Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Kampanye Free West Papua kembali melakukan gebrakan dari London mengajak masyarakat internasional menandatangani Petisi Global untuk West Papua mendukung Deklarasi Wesminster atas Referendum di bawah pengawasan internasional untuk West Papua.
Kampanye sekaligus petisi tersebut diberi tajuk yang bertagar #BackTheSwim dan #LetWestPapuaVote, dilansir situs freewestpapua.org diluncurkan Selasa (24/1) waktu London di Istana Westminster, Parlemen Inggris.
Sehari setelah diluncurkan, hampir 3000 orang telah menandatangani petisi online di medium avaaz.org itu.
Dari Westminster, Petisi tersebut akan terus digalang dengan target awal 10,000 penandatangan, utamanya rakyat West Papua di seluruh dunia, hingga bulan Agustus 2017. Selanjutnya ia akan dibawa berenang oleh tim Swim for West Papua (Berenang untuk West Papua) sejauh 69 km menyeberangi Danau Geneva untuk menyerahkannya langsung ke tangan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Gebrakan kampanye Free West Papua terbaru ini seiring meningkatnya atmosfer solidaritas terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua di panggung internasional sepanjang tahun ini. “Ini adalah kesempatan kita untuk menghubungkan dukungan individual dan kelompok-kelompok di seluruh dunia,” demikian seperti dinyatakan dalam laman freewestpapua.org.
Kampanye Let West Papua Vote hingga delapan bulan mendapatang ditujukan untuk mengumpulkan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua ke PBB. Dukungan tersebut, menurut para pengkampanye, dibutuhkan agar membuka mata para pemimpin dunia dan PBB, “bahwa kita, komunitas internasional, meminta mereka memperbaiki kesalahan masa lalu dan Biarkan Papua Memilih!
Deklarasi Westminter memuat landasan dan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri West Papua. Di dalamnya memuat protes terhadap pelanggaran HAM di Papua; pernyataan bahwa “Pepera 1969” tidak sah; masyarakat asli Papua yang terancam musnah; serta referendum di bawah pengawasan internasional untuk West Papua.
Menyikapi peningkatan suhu politik dukungan penentuan nasib sendiri West Papua di internasional, pemerintah Indonesia tampak mulai semakin waspada. Dilansir Antara, kunjungan 14 dari 23 calon duta besar RI ke Jayapura, Papua Rabu (25/1/2017) yang bertujuan untuk orientasi empat pilar politik luar negeri Indonesia menunjukkan pemerintah tak mau ‘kecolongan’ lagi atas isu kemerdekaan Papua di luar negeri.
"Papua yang dipilih terkait dengan empat prioritas: keutuhan NKRI, diplomasi ekonomi, pelayanan dan perlindungan WNI, serta penguatan diplomasi bilateral, regional juga multilateral," kata Ketua Rombongan Lintas Nusantara yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Kristiarto Legowo.
Menurut Kristiarto, Papua dipilih karena diyakini sebagai aset dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, pembangunan ekonomi Indonesia, menguatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral.
"Papua juga merupakan aset bagi bangsa dan negara. Para duta besar yang mewakili kepentingan masyarakat juga kepentingan warga Bumi Cenderawasih," ujarnya.(*)
