Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Papua mengaku kesulitan menerima hasil sampel darah bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari Badan Laboratorium Kesehatan (Badan Labkes), Kementerian Kesehatan RI.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua Silwanus Sumule, mengatakan pihaknya mencurigai ada penumpukan sampel PDP di Badan Labkes sehingga ada beberapa daerah yang hingga kini belum mendapatkan hasil dari sampel yang dikirim.
“Saya berpikir begitu. Karena hampir semua daerah sudah mengirimkan sampel PDP-nya termasuk kita di Papua. Saya berharap, sampel yang kami kirim itu bisa sesegera diketahui hasilnya,” katanya.
“Ada masalah, bagaimana kami mengambil sampel, mengemas (sampel) dan dikirim ke Jakarta. Apakah persoalan selesai? Tidak, sampai di Jakarta, ada ribuan sampel PDP yang diperiksa. Ini kendala kami untuk cepat mendapatkan hasil,” sambung Sumule Jumat (20/3/2020) di Jayapura.
Kata dia, komunikasi sudah dibangun dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) dan juga Badan Labkes untuk bisa melakukan tes sampel sendiri di Papua tanpa harus mengirimnya ke pusat.
“Ada empat syarat agar bisa dilakukan tes di daerah yaitu pertama, petugas yang mempunyai kompetensi melakukan pemeriksaan sampel, medianya (sampel), fasilitas (alat kesehatan), dan juga manajemen pengelolaan sampel. Kita tidak bisa sembarang melakukan tes sampel. Saya berharap ada instruksi soal ini,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga terkendala alat FTM (Fluid Thioglycollate Medium atau media kompleks universal untuk isolasi).
“Awalnya kami mengalami keterbatasan FTM, tetapi sudah ada dan kami baru mendistribusikan ke RS rujukan yang tersebar di beberapa kabupaten di Papua,” katanya.
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jhoni Banua Rouw, mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp172 Milyar lebih guna pencegahan dan penanganan covid-19 di Papua.
“Saat ini kami punya dana hanya Rp25 miliar, sedangkan kebutuhan kita lebih. Sekitar Rp170 miliar yang di butuhkan,” kata Jhoni.
Namun, masih ada selisih (kekurangan) dana yang cukup banyak, namun pihaknya optimis dapat memenuhi anggaran tersebut demi memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait dengan pencegahan virus tersebut.
“Kami akan mengambil langkah-langkah dengan menggeser anggaran dari yang sudah (kami) tetapkan di perubahan. Pada prinsipnya harus melakukan penggeseran lebih awal karena kita tidak bisa menunggu proses APBD berjalan,” ujarnya.
Jhoni pun mengakui bahwa di Papua masih sangat terbatas soal keterbatasan alat kesehatan dan fasilitas. Dan ini adalah masalah yang harus bisa dipecahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
“Papua masih minim fasilitas termasuk tenaga medis. Ini masalah besar yang kita hadapi saat ini. Kalau dari segi logistik dan juga ketersedian stok sembako dan BBM, Papua masih siap untuk itu,“ katanya.
Dikatakan, DPR Papua dan pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk memberikan tunjangan bagi para tenaga medis yang bekerja dalam penanganan covid-19.
“Kami (tadi) sepakat untuk tenaga medis yang bekerja dalam penanganan covid-19 di Papua, khususnya mereka yang berhubungan langsung dengan virus akan berikan tunjangan tambahan,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
