Papua No. 1 News Portal I Jubi
Jakarta, CNN Indonesia – Pasca pencabutan moratorium reklamasi 17 Pulau di pesisir Utara Jakarta, Nelayan Tradisional Muara Angke menyatakan bakal menuntut janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Salah satu nelayan Muara Angke, Karmidi (40), menegaskan ia dan kawan-kawan bakal meminta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menepati janji dalam kampanye.
“Ya, jalan satu-satunya kita minta Gubernur yang nanti dilantik itu menepati janji, ya pegangan kami ya mereka berdua itu,” kata Iwan saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (6/10/2017) lalu.
Meskipun moratorium pulau-pulau reklamasi itu telah resmi dicabut,katanya, nelayan tetap konsisten menolak pembangunan pulau di wilayah perairan yang jadi tempat mereka mencari ikan.
Karmidi mengatakan, para nelayan Muara Angke yang sebagian besar menggunakan kapal di bawah 10 gross ton bakal kesulitan mencari ikan andai laut mereka berubah menjadi daratan.
“Ya kita konsisten saja. Dari awal menolak, sampai akhir pun kita tolak. Mau melaut di mana kalau tiba-tiba airnya jadi tanah,” ujar Karmidi.
Sementara itu, Tigor Hutapea dari Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi akan kembali mengambil jalur hukum terkait dicabutnya moratorium 17 Pulau di Pesisir Utara Jakarta itu.
Dia menyebut, akan mengumpulkan berkas-berkas untuk kembali menuntut pemerintah di meja hijau.
“Bukan hanya pulau G, tapi semua pulau reklamasi akan kami tuntut,” kata Tigor.
Sebelumnya pada 5 Oktober lalu, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman telah mencabut moratorium untuk 17 pulau reklamasi. Pencabutan moratorium ini sesuai dengan surat pemberitahuan bernomor S-78 001/02/Menko/Maritim/X/2017.
Sejumlah ahli melihat bahwa penghentian reklamasi mempunyai efek negatif terhadap pembangunan di Jakarta. Sejumlah persoalan yang muncul pun harus di hadapi sebagai keputusan menghentikan reklamasi nanti.
Pakar dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (ITB), Hernawan Mahfudz, mengatakan, penghentian proyek reklamasi akan membuat Jakarta kehilangan potensi kawasan baru.
"Pertama jelas, pengembangan lahan di Jakarta menjadi berkurang. Kedua, lapangan kerja yang seharusnya ada menjadi tidak ada.Pemerintah daerah Jakarta harus mengambil alih permasalahan-permasalahan itu," kata Hernawan.
Dia mengutip data Badan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, bahwa reklamasi akan mampu menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja.
Sementara itu, pengamat tata ruang dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, turut memaparkan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi pemerintah daerah Jakarta usai reklamasi dihentikan.
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan menuai gugatan dari pengembang. Sebab, pengembang telah melakukan investasi yang besar setelah mendapatkan izin proyek dari pemda.
Selain izin dari pemerintah provinsi, Yayat melanjutkan, pembangunan pulau reklamasi juga berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1995. Keppres tersebut dikeluarkan Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995. Dengan demikian, jika mau dihentikan, harus ada dasar hukum yang jelas dulu.
Salah satu janji kampanye pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang paling terngiang di ingatan warga Jakarta, adalah menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Inilah janji politik paling frontal ditawarkan Anies-Sandi saat Pilgub DKI 2017.
Setelah menang Pilgub DKI 2017, Anies-Sandi pun menyatakan komit dengan janji itu. Namun, pulau-pulau reklamasi sudah terlanjur dibangun dan hampir jadi. Hal ini yang tengah diakali oleh pasangan yang diusung Gerindra dan PKS ini.
Ada usulan, untuk menjadikan pulau reklamasi yang terlanjur dibangun difungsikan sebagai pusat olahraga warga Jakarta. Hal ini menjadi salah satu masukan yang dipertimbangkan oleh pasangan Anies-Sandi dan timnya.
Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno mengatakan, tim dari OK Sport ingin pulau reklamasi dibuat sport city. Ada juga yang ingin dijadikan tempat hiburan malam.
"Ada masukan dari kawan-kawan bagaimana kalau wisata yang berbasis hiburan night life atau night entertainment itu di pulau (reklamasi yang sudah jadi). Nanti kita tampung dulu masukannya prioritas kita untuk itu adalah untuk melakukan kajian lingkungan hidup. Baru setelah itu sesuai dengan koordinasi pemangku kepentingan lain kita fokuskan bagaimana pemanfaatan dari pulau tersebut. Tentunya untuk kepentingan masyarakat," kata Sandiaga.(*)
Sumber: CNN Indonesia/Merdeka.com
