Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Persiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai untuk naik kelas menjadi C sirna setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/373/2019/tentang Pedoman Review Kelas Rumah Sakit yang memutuskan RSUD Dekai turun menjadi kelas D Pratama.
RSUD Dekai merupakan salah satu dari 14 RS yang ada di Papua yang mengalami penuruna kelas. Direktur RSUD Dekai dr. Rachel Madao mengatakan, penurunan kelas tersebut karena RSUD terlambat melakukan update data RS secara online.
“Sesunggunya kami justru menyiapkan agar RSUD Dekai naik kelas dari kelas D ke kelas C. Sebab baik dari Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK), Sumber Daya Manusia (SDM), sudah lulus akreditasi maupun SIMRS. Namun karena update data terlambat maka status kami menjadi turun,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/8/2019) di Jayapura.
Persoalan utama menurut dr. Rachel Madao adalah jaringan internet yang kurang memadai. Ini mengingat update data RS harus melalui jaringan online.
“Bicara masalah Kelas D, kami sudah lewati persyaratan. Kami memiliki 6 dokter spesialis dan 12 dokter umum. Lalu di rawat inap sudah ada 90-an bed (tempat tidur),” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya pun bertekad dalam sepekan ini, RSUD Dekai bisa kembali ke Kelas D saat evaluasi dilakukan oleh Kemenkes pada September 2019.mendatang.
“Problem ini (akses internet) sudah kami sampaikan kepada pihak Dinkes Papua, dan pihak Dinkes Papua memahami hal tersebut, namun untuk peringkat atau Kelas semuanya ditentukan oleh Kemenkes. Kami akan berusaha melakukan perubahan demi perubahan baik dari segi ASPAK maupun pelayanan,” katanya.
Kepala Dinas (Kadinkes) Papua drg. Aloysius Giyai berharap para Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota bisa membantu manajemen RS untuk melakukan validasi data Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK), ketersediaan data Sumber Daya Manusia (SDM) maupun SIMRS agar rumah sakit bisa naik kelas.
“Saya sudah dengarkan semua pengakuan dari para direktur rumah sakit, rata-rata masalah yang mereka hadapi adalah koordinasi dengan dinas kesehatan terkait validasi data sarana prasarana dan SDM,” kata Giyai. (*)
Editor: Edho Sinaga
