Jayapura, Jubi – Hizbut Tahrir Indonesia Papua menggelar Forum Discussion Grup (FGD) antara tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk merespons isu radikalisme yang berkembang belakangan ini.
Humas DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Papua, Abdul Wahid mengakui apapun keresahan yang diangkat HTI tidak hanya di bidang politik saja, tetapi juga ekonomi, sosial, politik dan hukum.
“Salah satu aktivitasnya yaitu FGD dan kajian-kajian yang ada telah dilakukan berbagai kegiatan,” ujarnya kepada Jubi, Minggu (21/2/2016).
Menurutnya isu aliran sesat dan radikalisme di Papua menjadi salah satu isu yang meresahkan masyarakat.
“Perlu ada interaksi di luar acara FGD dan akan langsung dilakukan HTI untuk lembaga-lembaga yang diundang seperti Polda Papua, TNI, NU dan kepada forum yang ada, setidaknya ini menjadi awal akan ada FGD lainnya,” katanya.
Terkait dengan penolakan yang dilakukan FKUB Kota Jayapura terhadap HTI yang dinilai termasuk organisasi radikal yang tak mengusung UUD dan Pancasila, sebab mengusung ide syariah dan Khilafah, Abdul Wahid mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
“Dan ini perlu ada pertemuan antara FKUB dengan HTI, kalau memang terjadi seperti itu. Ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman saja,” katanya.
Anggota Dirintelkam Polda Papua, Komisaris Polii John mengakui bahwa FGD yang dilakukan ini adalah upaya yang sangat bagus yang dilakukan HTI Papua untuk menolak adanya kekerasan dan radikalisme yang ada di tengah masyarakat. Namun ia meminta agar turut melibatkan orang banyak.
“Biar semua tahu, gaungnya tidak hanya di sini saja untuk menyikapi radikalisme,” katanya.
Tokoh Masyarakat, Agam meminta HTI dan aparat keamanan memberikan informasi terkait kriteria dan bentuk serta organisasi apa yang masuk dalam aliran sesat. “Agar adanya batasan yang jelas mana aliran sesat dan radikalisme. Saya melihat tidak adanya ketegasan pemerintah dalam bentuk apapun juga untuk menindak aliran tersebut,” katanya. (Sindung Sukoco)
