Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton tahun ini menuai kritik keras dari ekonom Faisal Basri yang justru punya keyakinan produksi beras dalam negeri akan meningkat, sehingga tidak dibutuhkan impor beras.
Faisal menyebut dua alasannya keyakinan produksi beras akan meningkat. “Pertama, di tengah pandemi covid-19, sektor pertanian masih bisa mencatatkan pertumbuhan positif. Bahkan, subsektor tanaman pangan tumbuh positif 3,54 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir,” tulis Faisal Basri, dalam tulisan di blog faisalbasri.com, Senin (15/3/2021).
Baca juga : Tahun 2020, lahan pertanian di Kota Jayapura berkurang 50 hektar
TPID Kota Jayapura pastikan ketersediaan sembako
Berdaulat pangan harus didahului budi daya benih lokal
Selain itu, Faisal juga menyebut badan pusat statistik (BPS) mengumumkan potensi produksi beras Januari-April tahun ini mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Belum lagi, petani akan mengalami panen raya pada April-Mei mendatang.
“Peningkatan produksi yang cukup tajam, khususnya pada April-Mei, sudah di depan mata. Masih ada waktu yang cukup pula untuk mengamankan peningkatan produksi sampai akhir tahun ini,” ujar Fasial.
Ia juga mengatakan harga eceran beras setahun terakhir bisa dikatakan sangat stabil. Berdasarkan data BPS, harga beras stabil di posisi Rp14.112 per kilogram sejak 2019 lalu. Demikian juga dengan harga beras di tingkat penggilingan maupun harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.
“Harga beras di Indonesia juga lebih stabil dari harga beras di pasar internasional yang mengacu pada harga beras Thailand maupun Vietnam,” kata Faisal menjelaskan.
Menurut dia, jika impor beras dilakukan, maka tersebut berpotensi membuat kesalahan pada 2018 lalu terulang. Kala itu, dengan tingkat produksi yang bisa dikatakan tidak buruk, lonjakan impor sepanjang 2018 mengakibatkan stok yang dikuasai oleh pemerintah untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) naik hampir 4 juta ton.
Sebaliknya, penyalurannya anjlok dari 2,7 juta ton menjadi 1,9 juta ton. Akibatnya, stok beras melonjak lebih dua kali lipat dari 0,9 juta ton pada akhir 2017 menjadi 2 juta ton pada akhir 2018. Selain kepada konsumen, kondisi tersebut juga membebani Perum Bulog sebagai pengelola CBP.
“Bulog dibuatnya kewalahan mengelola stok sebanyak itu. Kualitas beras yang dikelolanya merosot, bahkan ada yang menjadi tidak layak konsumsi. Ongkos ‘uang mati’ pun tentu saja meningkat. Yang lebih mendasar lagi, kemampuan Bulog menyerap beras dari petani menjadi terbatas,” katanya. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
