Papua No.1 News Portal | Jubi
Dua bulan lagi referendum kedua Kaledonia Baru untuk menentukan nasib sendiri dari Prancis akan diadakan. Kelompok pro-kemerdekaan dan loyalis terus menekankan posisi mereka, memperdalam polarisasi antar kedua kubu, sementara Presiden Emmanuel Macron telah menggantikan dua menteri yang selama ini telah menjalankan tugas untuk menyelesaikan isu-isu seputar penentuan nasib politik yang sensitif ini.
Referendum yang akan datang adalah referendum kedua dari tiga kesempatan yang diperbolehkan oleh tahap akhir Kesepakatan Nouméa 1998, salah satu dari sejumlah perjanjian yang mengakhiri perang sipil dan tuntutan kemerdekaan pada 1980-an. Referendum kedua telah dijadwalkan kembali pada 4 Oktober mendatang, ditunda satu bulan lebih lambat dari yang direncanakan awalnya akibat pandemi Covid-19.
Dalam referendum pertama pada November 2018, 57% suara memilih untuk tetap berada dibawah kendali Prancis dan 43% lainnya, sebagian besar merupakan suara etnis suku Kanak, mendukung kemerdekaan Kaledonia Baru. Jika ketiga referendum berakhir dengan suara mayoritas menentang kemerdekaan, semua pihak yang terlibat harus membahas masa depan Kaledonia Baru. Diskusi seperti ini harus fokus pada status internasional; wewenang kedaulatan seperti urusan luar negeri dan pertahanan, yang saat ini berada di tangan Prancis; serta hak pilih dan hak kerja khusus sementara yang diberikan kepada orang-orang yang pendatang yang sudah lama datang dan menetap di Kaledonia Baru dibawah perjanjian tersebut. Jadi, terlepas dari hasil referendum, Kaledonia Baru akan membentuk masa depan yang baru.
Pemerintah Prancis memiliki peran yang rumit dan berimbang untuk dimainkan dalam mengatur plebisit ini tanpa memihak sama sekali. Sebelum digantikan oleh Jean Castex dalam reshuffle awal Juli ini, Perdana Menteri Prancis sebelumnya, Édouard Philippe, mengalah setelah menerima tekanan dari pihak pro-kemerdekaan untuk menunda jadwal pemungutan suara dari 6 September menjadi 4 Oktober, namun ia tidak memenuhi permintaan awal mereka agar referendum tersebut ditunda lebih lama lagi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Prancis juga menyerah pada permintaan partai-partai loyalis untuk mengibarkan bendera Prancis dalam kampanye mereka, meskipun ini telah dilawan oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan.
Partai-partai di kedua sisi telah kembali memosisikan diri dalam upayanya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, memperkuat posisi yang lebih ekstrem di dua akhir spektrum politik. Enam partai loyalis garis keras telah bersatu di bawah nama yang tidak mengejutkan, Les Loyalistes, tetapi gagal untuk melibatkan parpol Calédonie Ensemble yang lebih moderat, yang hingga 2019 merupakan partai loyalis tunggal terbesar di Kaledonia Baru.
Di pihak pro-kemerdekaan, ada sebuah kelompok yang baru dibentuk, Mouvement Nationaliste pour la Souveraineté de Kanaky, menggabungkan parpol garis keras Parti Travailliste dengan partai yang relatif baru, Mouvement Nationaliste Indépendantiste et Souverainiste, bertujuan untuk memberikan pendukung ‘ya’ untuk merdeka dengan alternatif pro-kemerdekaan yang lebih luas dari koalisi lebih ekstrem yang sudah lama berdiri, FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste). Sementara itu, gerakan FLNKS sendiri telah mengumumkan rencananya yang diperbarui, dimana mereka mengusulkan ada periode transisi selama tiga tahun untuk mempersiapkan negara yang baru yang disebut Kanaky-Nouvelle-Calédonie, atau Kanak-Kaledonia Baru.
Kebimbangan yang baru lalu muncul setelah dua menteri utama dalam pemerintahan Macron di Paris yang selama ini telah membantu menangani proses referendum yang sensitif di Kaledonia Baru diganti pada bulan Juli. Pengunduran diri Philippe sebagai perdana menteri (untuk menjadi Walikota Le Havre) dan penggantiannya oleh Castex, seorang mantan gubernur provinsi, merupakan perubahan yang signifikan. Philippe sudah bekerja secara pribadi dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai partai lokal di Kaledonia Baru sehingga proses akhir Kesepakatan Nouméa itu dapat dimulai, ini termasuk melakukan diskusi yang panjang untuk memutuskan hal-hal yang detail, termasuk pertanyaan yang akan diajukan saat referendum, dan oleh karena itu ia sangat paham dengan persoalan-persoalan yang ada. Menteri Prancis yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah seberang laut Prancis yang baru, Sébastien Lecornu, tidak memiliki pengalaman di wilayah-wilayah seberang laut negara itu sama sekali, dan merupakan menteri pertama yang tidak berasal dari salah satu wilayah kekuasaan Prancis sejak 2009.
Sejarah baru-baru ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah-masalah yang sulit dapat terjadi di Kaledonia Baru ketika menteri-menteri di Paris hanya memiliki sedikit, atau bahkan tidak sama sekali, pemahaman mengenai isu penentuan nasib sendiri yang rumit di sana. Menanggapi pertanyaan dari pers Kaledonia Baru, Lecornu menjawab bahwa meskipun dia tidak berasal dari wilayah seberang laut, Republik Prancis ‘adalah satu’. Ini adalah pesan menyerong yang memihak agar tetap bersama Prancis, dan dorongan bagi kelompok loyalis mengingat referendum kedua akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Meskipun Lecornu tidak salah ketika ia berkata bahwa Republik Prancis adalah suatu kesatuan, dalam beberapa tahun terakhir ini negara itu telah menemukan berbagai cara untuk menghormati desakan otonomi yang terus bertumbuh di wilayah Pasifik dengan fleksibilitas dan pendekatan inovatif unik, yang terbukti dalam Kesepakatan Nouméa itu sendiri. Sikap-sikap seperti ini akan sangat penting dalam mengatur kembali pemerintahan di Kaledonia Baru seiring dengan proses penentuan nasib sendiri, terutama karena Prancis harus mengawasi pelaksanaan referendum dengan tidak memihak jika negara itu ingin mempertahankan dukungan dan sambutan yang telah dicapai di wilayah tersebut hingga saat ini. (The Strategist/The Australian Strategic Policy Institute)
Denise Fisher pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal Australia di Nouméa. Ia juga menulis buku ‘France in the South Pacific: Power and Politics’.
Editor: Kristianto Galuwo
