Papua No. 1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Pemimpin Komisi Referendum Bougainville, Bougainville Referendum Commission atau BRC, Bertie Ahern, membenarkan informasi referendum yang sebelumnya ditetapkan 15 Juni 2019 akan tertunda. Hal ini disebabkan, BRC masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan beberapa persoalan.
“Pilihan yang akan dibuat antara merdeka atau otonomi yang lebih besar bagi Bougainville, bukan tugas yang mudah, terutama karena kata-kata ini tidak bisa dengan mudah dipahami dalam bahasa setempat akibat kerumitan dari isu tersebut,” kata Ahern.
Menurut Ahern, ada banyak penjelasan dan masalah yang masih disalahpahami oleh masyarakat, dan oleh karena itu, hal-hal ini harus diluruskan, oleh dan diantara semua pemangku kepentingan terkait. “Ini termasuk rakyat Bougainville sendiri, pemerintah otonom, pemimpin adat, dan juga pemerintah pusat.”
Ahern menambahkan ini juga merupakan masalah hukum yang kompleks, karena masih banyak pertanyaan mengenai definisi dan makna ketetapan-ketetapan tertentu di dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville, serta Konstitusi dan Undang-Undang organik yang mengatur Bougainville.
Meskipun komisi BRC sudah dibentuk berdasarkan hukum, namun mereka belum sepenuhnya menerima sumber daya yang diperlukan, dan belum bisa menjalankan fungsinya sebagai organisasi utama pengatur proses referendum.
Awal bulan lalu, surat kabar Post-Courier melaporkan kemungkinan tanggal referendum Bougainville akan ditunda ke bulan Oktober. Menurut liputan itu, Komisi BRC yang baru dibentuk, berencana untuk menyurati Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, dan Presiden Bougainville, John Momis, meminta agar tanggal referendum ditunda.
“Kami tidak bermaksud untuk menunda referendum ini, kami juga tidak ingin penundaan,” tutur Ahern mengenai komisi BRC. “kami sedang mengalami masalah pendanaan, dan ini menghambat upaya pendaftaran pemilih.” (Gorethy Kenneth/Post-Courier)
Editor: Kristianto Galuwo
