Jayapura, Jubi – Dalam rapat dengar pendapat terkait Nota Keuangan dan Raperda APBD 2015, beragam tanggapan muncul dari Badan Anggaran (Banggar) dan empat Komisi DPRD Kota Jayapura.
Banggar DPRD Kota Jayapura melalui Syahril menyoroti perbandingan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 2015 yang tidak sinkron karena jumlah Plafon Belanja Langsung SKPD yang strategis mengalami penurunan jika dibanding PPA tahun2014. Hal ini berakibat sejumlah SKPD mengalami penurunan Plafon Prioritas Belanja Langsung.
Komisi A, Muhammad Thamrin, minta SKPD memperhatikan renovasi kelurahan, insentif RT/RW, batas wilayah antar distrik dan kelurahan/kampung untuk memudahkan pelayanan serta koordinasi dengan PLN di Jalan Waena.
Lain halnya Komisi B DPRD Kota Jayapura melalui Frederick Mebri mengatakan dalam melaksanakan tanggung-jawab budgeting policy terutama yang membidani Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
“Beberapa hal dianggap urgen dan relevan seperti pungli oknum LPSE, perlu penjabaran dan informasi yang jelas tentang rencana pembangunan kawasan Kelapa Dua Entrop. Sampai sekarang masih ada tanah pemerintah yang dikuasai pihak ketiga. Penetapan pemenang tender dilakukan bulan Agustus sehingga ada keterlambatan. Ke depan tender dimulai bulan Maret,” kata Mebri.
Pendapat Komisi C DPRD Kota Jayapura melalui Regina A. Mandibodibo mengatakan beberapa SKPD seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menertibkan aset yang masih dipakai mantan pejabat ataupun Pemkot Jayapura.
“Hal ini jelas-jelas melanggar aturan. Kami minta Saudara Walikota Jayapura menertibkan masalah ini,” kata Regina.
Komisi D melalui Jumriahati minta penjelasan menurunnya plafon anggaran seperti dikemukakan Komisi A DPRD Kota Jayapura.
“Bidang pendidikan, kami minta penjelasan plafon anggaran fisik pembuatan pagar, alasan anggaran untuk YPK Kotaraja karena sudah dianggarkan tahun 2014, serta turunnya kualitas lulusan pendidikan satu atap,” ujar Jumriahati. (Sindung Sukoco)
