Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Bougainville, Jubi – Presiden Bougainville, John Momis meminta seluruh rakyat Bougainville untuk bersatu jelang persiapan referendum menentukan nasib mereka yang akan berlangsung pada 15 Juni 2019.
Referendum akan menentukan apakah Bougainville akan menjadi negara yang merdeka atau menjadi bagian otonom di bawah pemerintah Papua Nugini. Momis mengatakan seluruh rakyat Bougainville harus bersatu mengimplementasikan Kesepakatan Damai Bougainville (BPA) dan menjalani referendum dengan cara yang damai dan penuh integritas.
Tanggal 15 Juni 2019 disepakati berdasarkan pertemuan antara pemerintah pusat Papua Nugini yang diwakili Perdana Menteri Peter O’Neill dan pemerintah regional Bougainville yang diwakili oleh John Momis. Berdasarkan BPA, referendum harus diselenggarakan sebelum tahun 2020.
Momis juga menegaskan bahwa seluruh rakyat harus siap menerima segala konsekuensi dari keputusan mereka dalam referendum nanti. Rakyat harus mau menjalankan BPA, menghormati supremasi hukum, kepemerintahan yang baik, dan bertanggungjawab atas pilihan mereka.
Di bawah BPA, Momis juga meminta agar kekuatan para militer Me’ekamui di Bougainville melucuti senjatanya. Selain itu, sayap bersenjata Noah Musingku di Tonu dan berbagai lascar rakyat revolusioner Bougainville untuk segera melucuti senjatanya masing-masing.
Sementara, Perserikatan Bangsa-bangsa telah meningkatkan kampanye jelang proses damai referendum di Bougainville. Koordinator PBB di Papua Nugini, Roy Trivedy telah mengumumkan beberapa proyek pengerjaan dalam rangka referendum.
Persiapan yang paling sulit yaitu jika hasil referendum nanti adalah merdeka dari Papua Nugini.
Oleh karena itu, PBB telah menyediakan sarana pemutaran film-film pendek yang dipasang di sebuah kendaraan di mana kendaraan tersebut akan mengunjungi pedesaan-pedesaan yang sulit terjangkau sekalipun untuk menyosialisasikan referendum.
“Kendaraan itu akan terus berkeliling hingga ke pedalaman agar rakyat Bougainville bisa tahu apa saja konsekuensi dari pilihan mereka dalam referendum nanti,” ujar Roy. (*)
