Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, menyatakan telah menyayangi para demonstran yang berunjuk rasa sejak beberapa waktu terakhir. Ia bersuara terkait desakan warga agar Pemerintah dan Kerajaan Thailand direformasi. “Kami mencinta mereka semua secara adil dan apa adanya,” ujar Maha Vajiralongkorn.
Ia mengulangi tiga kali ucapan tersebut, meski awalnya ia sempat menjawab “no comment”. Komentar langsung dari Maha Vajiralongkorn adalah hal yang langka. Selama unjuk rasa berlangsung, wartawan dari luar negeri dipersulit dalam mewawancarai pihak monarki.
Baru pada pekan lalu wartawan-wartawan luar negeri diperbolehkan meliput kegiatan Maha Vajiralongkorn di depan para loyalisnya. Biasanya, kegiatan Raja Thailand terbatas pada media lokal saja. Dengan kata lain, mulai terbukanya Maha Vajiralongkorn mulai menandakan ia peduli pada citra internasionalnya. Apalagi, ia sempat diduga melanggar hukum karena melakukan urusan politik dalam negeri di Jerman.
Berta terkait : Demonstrasi tak terbendung, PM Thailand janji cabut status darurat
Terus didemo, Perdana Menteri Thailand mulai melunak
Unjuk rasa menuntut reformasi, Thailand terapkan status darurat
Raja mengaku optimistis akan ada jalan keluar atas desakan warga. Ia bahkan memberi sinyal bahwa Thailand siap bernegosiasi dengan warga yang berunjuk rasa. “Thailand adalah tanah yang mengakui kompromi,” ujar Maha Vajiralongkorn, Senin, (2/11/2020).
Tercatat Thailand sudah berbulan-bulan diwarnai dengan unjuk rasa warga. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda unjuk rasa itu akan usai. Adapun unjuk rasa itu sudah dimulai sejak bulan Februari 2020 lalu.
Pemicu unjuk rasa itu sendiri adalah dibubarkannya Future Forward Party (FFP) . Partai tersebut dijagokan oleh banyak warga Thailand karena pandangannya yang progresif dan anti-koruptif. Ketika partai tersebut dibubarkan, warga curiga ada pertimbangan politik di baliknya mengingat FFP sangat kritis terhadap Junta Thailand.
Monarki Thailand ikut terseret dalam gelombang protes yang ada. Hal itu tak lepas dari berbagai aksi Maha Vajiralongkorn yang dianggap tidak pro rakyat dan lebih untuk kepentingan diri sendiri. Beberapa di antaranya adalah amandemen Konstitusi Thailand serta perubahan status kepemilikan aset-aset kerajaan yang sebelumnya berstatus milik publik.
Maha Vajiralongkorn enggan berkomentar detil soal desakan reformasi yang hadir di unjuk rasa. Ia hanya menyatakan bahwa apapun desakan warga, ia akan tetap menyayangi mereka sebagai rakyatnya. (*)
Editor : Edi Faisol
