Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Merauke, Jubi – Di teras rumahnya berdinding papan itu, Marsuki (50) tahun, warga Kampung Sidomulyo, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, duduk seorang diri. Mengenakan celana pendek yang sudah mulai kumal dan bertelanjang dada, tatapan matanya terus memandang ke areal persawahan.
Rumah tampak sepi. Istrinya sedang keluar rumah. Sedangkan dua anaknya, belum pulang sekolah. Pria berpostur kurus tinggi itu, baru selesai membajak lahan sawahnya menggunakan traktor tangan.
Kurang lebih dua jam, Marsuki bercerita tentang suka-duka menjadi seorang petani yang sudah dijalani belasan tahun, hingga pengalamannya yang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Setiap tahun, saat datang musim tanam, ia selalu kesulitan mendapatkan dari pengecer. Alasannya stok terbatas dan cepat habis dibeli. Padahal baru diambil dari tingkat distributor.
“Setiap tahun, kami selalu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Ketika petani menanyakan kepada pengecer di kampung, alasannya kalau kuota yang diberikan distributor, sangat terbatas,” ujar Marsuki kepada Jubi Kamis (25/1/2018).
Data dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Merauke menyebutkan, kuota pupuk 2018 sesuai Surat Keputusan (SK) Pemerintah Provinsi Papua adalah 9.594 ton. Padahal kebutuhan petani sesuai RDKK tahun ini 36.000 ton.
Kuota pupuk jenis urea, ZA, NPK, SP-36 serta pupuk organik yang dibutuhkan petani masih kurang sekitar 26.406 ton (lihat tabel).
Lebih lanjut Marsuki memiliki sawah kurang lebih enam hektare yang rutin ditanam. Untuk satu hektare, katanya, menghabiskan tujuh karung pupuk dari tiga jenis yang telah dicampur.
“Jadi, sekali musim tanam, saya harus membutuhkan 42 sak pupuk agar dapat dimanfaatkan memupuk padi yang mulai ditanam,” tuturnya.
Biasanya, jelas dia, pupuk bersubsidi dibeli Rp 110.000/karung. Itupun kalau masih ada yang tersimpan di tingkat pengecer. “Ya, kadang dapat pupuk, tetapi lebih banyak tidak. Karena ketika kami ke pengecer, jawaban selalu sama jika jatah dari distributor sangat terbatas,” ujarnya.
“Kami petani kecil begini tak mampu membeli pupuk non subsidi. Karena harga pupuk non subsidi per karung mencapai Rp700.000 lebih,” katanya.
Sebagai petani kecil, Marsuki hanya mengandalkan pembelian pupuk bersubsidi. “Kadang kala padi tidak diberiikan pupuk, lantaran sudah tak ada di tingkat pengecer. Sehingga hasil panen juga jauh dari harapan,” ungkapnya.
“Kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menambah kuota pupuk. Karena lahan yang dibuka setiap tahun, terus mengalami peningkatan,” pintanya.
Merauke kekurangan 26.000 ton pupuk
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, Eddy Santoso mengatakan, pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota pupuk sebanyak 36.000 lebih ton, mengingat luasan lahan pertanian yang dibuka tahun ini mencapai 56.000 lebih hektare.
Hanya saja, SK Provinsi Papua, yang diakomodir hanya sekitar 9.000 ton. Dengan demikian, masih kekurangan 26.000 ton.
“Terus terang, jumlah tersebut sangat kurang dan tak mampu memenuhi kebutuhan petani di beberapa kampung dan distrik yang menjadi sentra pertanian,” katanya.
Dijelaskan, 9.000 ton lebih pupuk untuk beberapa jenis itu, nantinya didistribusikan melalui dua distributor yang telah melakukan kerjasama dengan pemerintah.
“Saya sedang menyiapkan surat untuk mengirim lagi ke provinsi agar kuota pupuk ditambah. Karena jumlah sekarang masih sangat kurang. Mudah-mudahan segera direspon, agar petani tidak terus menerus mengeluh soal kelangkaan menjelang musim tanam sekarang,” ujarnya.
Pada 2017 lalu, awalnya pemerintah provinsi menyuplai 7.500 ton. Beberapa bulan kemudian, ada penambahan 2.500 ton. Sehingga total pupuk yang didapatkan sebanyak 10.000 ton.
“Kita berharap memasuki musim tanam kedua (gadu), ada tambahan pupuk lagi. Karena areal pertanian yang dibuka, mengalami peningkatan,” katanya.
Eddy merinci, ada beberapa jenis pupuk subsidi yang diterima melalui distributor tahun ini yakni urea, 4.000 ton. ZA 1.500 ton, SP-36, 1440 ton, NPK 3920 ton dan pupuk organik 220 ton. Jadi, totalnya seluruhnya 9500 lebih ton.
Untuk harganya, jelas dia, pupuk urea Rp 1.800/kg, SP-36, Rp 2.000/kg serta NPK 2.300/kg. Saat ini, pupuk sedang didistribusikan kepada pengecer. “Saya berharap pengecer berkomunikasi dengan petani di kampung agar membeli pupuk subsidi sesuai standard harga dimaksud,” pinta dia.
Staf Operasional Distributor Pupuk PT Logistik Indonesia, Irwan beberapa waktu lalu mengungkapkan, jatah pupuk sesuai SK dari Pemkab Merauke tahun adalah 7.900 ton.
Sementara, lanjut dia, kuota yang dibutuhkan saat itu adalah 34.000 ton. “Memang dalam beberapa bulan kemudian, ada penambahan beberapa jenis pupuk lagi. Sehingga kuotanya bertambah hingga 10.000 ton lebih,” tuturnya.
Hanya saja, menurut Irwan, jumlahnya masih kurang. “Kami tidak bisa berbuat banyak, ketika ada keluhan kelangkaan dari petani. Karena kuotanya sangat terbatas dikirim dari provinsi,” katanya. (*)
