Papua No.1 News Portal | Jubi
Pasifik, Jubi – Sebuah proyek terobosan, untuk meningkatkan pendidikan hukum Pasifika di Aotearoa, baru saja diluncurkan.
Orang-orang Pasifik selama ini kurang terwakili dalam profesi hukum. Meskipun mereka mencakup 7 persen dari populasi umum, tapi hanya 3 persen saja menjadi Pengacara. Namun pada saat yang sama orang-orang Pasifik mendominasi penjara, yakni sekitar 12 persen dari populasi penjara.
Proyek ini akan mengeksplorasi isu-isu seputar Ekuitas, Kepemilikan, dan Otoritas dan diluncurkan pada akhir pekan di Universitas Victoria – Te Herenga Waka – oleh Aupito William Sio Menteri untuk Masyarakat dan Pengadilan Pasifik dan Menteri Pendamping untuk Kehakiman, Luar Negeri, Kesehatan (Pasifik) dan Pendidikan (Pasifik).
Proyek ini akan mempertemukan akademisi, mahasiswa, para sarjana, praktisi hukum dan pembuat kebijakan dari seluruh negeri untuk mengidentifikasi hambatan Pasifika masuk, dan berhasil di sekolah hukum, serta merekomendasikan intervensi untuk melakukan perubahan. Pemimpin proyek ini adalah Dr Mele Tupou Vaitohi, yang memegang gelar PhD di bidang Hukum dari Universitas Otago.
“Ke depan, kami berencana untuk melakukan konsultasi dan target audiens kami adalah mahasiswa hukum, lulusan hukum, profesional hukum dan juga termasuk mahasiswa yang memulai di bidang hukum dan kemudian berganti program studi setelah satu atau dua tahun. Kami berharap untuk memulai bulan depan,” menurut Tupou-Vaitohi
“Sementara ada sekelompok kecil Pasifika di peradilan yang hanya di tingkat pengadilan negeri. Isu-isu seperti itu dan tantangan yang kami telusuri untuk mengetahui bagaimana kami dapat membangun jalur bagi orang-orang kami, pengacara kami,” katanya.
Membantu Dr Tupou-Vaitohi dengan proyek tersebut, sebagai Peneliti, adalah Wiliame Gucake, yang juga bekerja sebagai Panitera di Pengadilan Waitangi.
“Kita semua tahu bahwa ada banyak hambatan bagi Pasifika di sekolah hukum di seluruh Selandia Baru. Tapi, apa yang dilakukan proyek ini adalah mengumpulkan statistik dan data untuk menginformasikan pengetahuan itu. Informasi itu akan menjadi alat untuk mengadvokasi perubahan. Bagaimana kita mengubah sekolah hukum menjadi inklusif, dan bagaimana kita mengubah profesi hukum kita menjadi perwakilan?”
“Masyarakat Pasifika kami tidak diwakili secara hukum oleh orang-orang yang memahami latar belakang dan pengalaman budaya mereka,” katanya.
Proyek ‘Meningkatkan Pendidikan Hukum Pasifika’ didanai oleh Michael and Suzanne Borrin Foundation. Tupe Solomon-Tanoa’i adalah Chief Philanthropic Officer di Yayasan, dan juga di komite penasihat akademik.
Dia mengatakan ketika mereka didekati terkait proyek ini, panitia hibah dan beasiswa sangat senang mendukungnya. “Kami sedang membangun profesi yang jauh lebih inklusif dan mencerminkan masyarakat yang dilayaninya ini,” katanya
“Akan ada banyak kolaborasi antara enam sekolah hukum di Selandia Baru dan saya pikir pada akhirnya itu akan benar-benar membantu membawa perubahan sistemik yang perlu kita lihat untuk Pasifika dalam pendidikan hukum,” katanya.
Proyek ini diawasi dan dirancang oleh Luamanuvao Dame Winnie Laban, Asisten Wakil Rektor (Pasifika) di Victoria University of Wellington.
Profesor Mark Hickford adalah Wakil Rektor Pro Hukum Pemerintah dan Bisnis di Te Herenga Waka.
Dia mengatakan proyek ini adalah salah satu yang dekat dengan hatinya. “Dame Winnie dan saya tertarik untuk mengevaluasi intervensi untuk mendukung pencapaian Pasifika di bidang hukum di seluruh negeri,” ujarnya.
Profesor Hickford mengatakan sangat penting bagi dia dan Dame Winnie untuk memastikan bahwa semua dekan sekolah hukum Selandia Baru lainnya adalah bagian dari proyek tersebut. Selain dekan dan akademisi, proyek ini akan memastikan bahwa mahasiswa terwakili. (RNZ Pacific)
Editor: Kristianto Galuwo
