Provinsi Malaita incar kemerdekaan dari Kepulauan Solomon

Premier Provinsi Malaita, Daniel Suidani. - Solomon Star/PACNEWS

Papua No.1 News Portal | Jubi

Auki, Jubi – Pemerintah Provinsi Malaita di Kepulauan Solomon telah meminta bantuan Dewan Keamanan PBB untuk menggenapi rekomendasi dalam Perjanjian Perdamaian Townsville (Townsville Peace Agreement/ TPA) agar Malaita merdeka.

Premier Provinsi Malaita, Daniel Suidani, mengungkapkan hal ini pada Senin ini (6/12/2021) selama pidato publik di ibukota provinsi tersebut, Auki.

Di hadapan publik Suidani mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi itu dan gerakan Malaita for Democracy and Development (M4D) telah menyurati Dewan Keamanan PBB agar mengerahkan tim survei untuk mencari tahu pandangan rakyat Malaita tentang kemerdekaan.

“Kita harus berpindah ke tingkat yang lain. Ide ini sudah sampai di PBB, jadi sekarang kita minta mereka datang dan melakukan survei tentang hal ini.”

“Surat itu sudah dikirim ke Dewan Keamanan PBB, tetapi sementara ini kita menanti mereka untuk datang dan melakukan hal itu. Mari kita beralih ke jalur hukum, jalur yang telah disetujui oleh mereka,” ujar Suidani.

Menurutnya, sejak TPA disepakati 21 tahun lalu, tidak ada tindakan apa-apa yang telah dilakukan.

“Kami akan terus mendorong, dan kami akan terus bersuara, dan kami akan menegosiasikannya ketika orang-orang dari AS datang, dan saya juga akan memberitahu publik tentang hal ini nantinya. Masalah ini telah berlangsung lama – 21 tahun – itu terlalu lama.”

“Anak-anak yang lahir pada saat perjanjian itu dibuat sudah menikah, namun perjanjian itu tetap tidak diimplementasikan.”

Suidani mengatakan hasil mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, bukan masalah bagi Malaita karena sekarang fokus mereka adalah berjuang menuju kedaulatan Provinsi Malaita.

Ia menambahkan bahwa semua survei akan dilaksanakan di seluruh pelosok Provinsi Malaita untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Malaita yang berdaulat. Pemerintah provinsi itu tidak akan membuat keputusan ini sendiri, mereka harus mendengarkan rakyat.

Survei itu diharapkan akan mulai pada Januari 2022.

“Jadi, bicara saja dengan kami selang survei selama satu bulan itu.” (Solomon Star/PACNEWS)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Leave a Reply