Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Penembakan yang terjadi di Ilaga, Kabupaten Puncak Papua, pada Jumat (20/11/2020) telah memparpanjang daftar orang asli Papua (OAP) yang meninggal tanpa kepastian dan penyelidikan yang jelas.
Dalam peristiwa ini, empat siswa dan satu pegawai ASN OAP jadi korban penembakan yang menewaskan Atanius Wuka (18) seorang pelajar SMA Negeri 1 Ilaga, Gopenus Tabuni (19) siswa SMK Negeri Ilaga, Wenis Wenda (13), Akis Alom (34) seorang ASN, sedangkan Manus Murib (18) pelajar berusia 18 tahun kritis dan dilarikan di RSUD Mimika.
Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PP PMKRI) Benidiktus Papa menegaskan, pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut pasalnya diduga pelaku penembakan adalah aparat keamanan.
”Kehadiran aparat seharusnya menciptakan kedamaian dan keamanan bukan membuat ketakutan dan trauma di masyarakat. Kami menolak segala tindakan kekerasan bahkan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh aparat kemanan,” ujarnya kepada Jubi, Kamis (3/11/2020).
Apa yang dialami oleh OAP di Tanah Papua, kata dia, telah menegasikan peran institusi negara sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
“Apa yang terjadi akhir-akhir ini terutama penembakan dan pembunuhan harus diusut tuntas, dan keadilan harus ditegakkan di Tanah Papua,” ucapnya.
Alboin Samosir, Pengurus Pusat PMKRI menambahkan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan menjadi peringatan kepada TNI dan Polri agar mengevaluasi kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengamanan.
Menurut dia, tindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat keamanan cenderung serampangan dan membabi buta. Pendekatan represif yang dilakukan justru semakin memperparah konflik yang selama ini terjadi, tak heran warga sipil hingga pendeta telah menjadi korban.
“Kejadian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), selain harus diusut tuntas, pemerintah harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM selama ini, dan yang terpenting mendorong pemerintah melakukan demiliterisasi di Papua,” katanya.
Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen. Pol Paulus Waterpauw mengatakan, kepolisian belum bisa memastikan siapa pelaku penembakan dan telah memerintahkan penyelidikan kasus tersebut kepada Polres Puncak.
“Karena lokasi yang jauh dan kondisi geografis yang sukar mengakibatkan penyelidikan sedikit terlambat,” ucapnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
