Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Menyelenggarakan event olahraga tingkat nasional di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai tentu bukan perkara mudah. Tetapi Papua saat ini mampu membuktikan kepada kita semua mampu menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga terbesar nasional, PON XX 2021.
Hal tersebut dikatakan Muhammad Rahman, Wakil Ketua Komite III DPD RI, saat menyampaikan sambutannya di sela-sela kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Papua, Senin (27/9/2021).
Rahman juga mengatakan jika ada kekurangan pada beberapa hal, untuk itulah Komite III hadir melakukan kunjungan kerja di provinsi tertimur Indonesia itu. Untuk mendengarkan, pandangan, pendapat, masukan, bahkan kritik terhadap penyelenggaraan PON XX, khususnya terhadap peran Pemerintah Pusat. Pandangan, pendapat, masukan, bahkan kritik tersebut sangat berharga bagi perbaikan penyelenggaraan PON XXI 2024 di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam dan Sumatera Utara.
“Sebagai masukan untuk perbaikan dan kemajuan pada pelaksanaan event empat tahunan ini di wilayah Aceh dan Sumatera Utara,” imbuh senator asal Kalimantan Selatan itu.
Di tempat yang sama, Plt Sekretaris Daerah Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan pihaknya tidak hanya mengejar kesuksesan sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX atau PON Papua 2021, tetapi juga ingin memperbaiki prestasi dari pesta olahraga daerah.
“Pemprov sangat mengapresiasi kehadiran anggota Komite III DPD RI yang saat ini melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung persiapan pelaksanaan PON, ” ujarnya.
Baca juga: Venue Softball PON XX Papua terbaik di Indonesia
Sementara itu, Joni Siahaan, profesor keolahragaan asal Universitas Cenderawasih (Uncen), menuturkan hasil PON XX, Pemprov Papua harus bisa memetakan sejauhmana level pretasi atlet Papua. Apakah atlet di Bumi Cenderawasih telah memenuhi kualifikasi dan level sebagai atlet nasional? Atau telah masuk dalam level internasional? Pertanyaan dasar ini harus mampu dijawab. Jika hasil PON XX sebatas perolehan medali, percuma. Karena medali dengan mudah diperoleh dengan memakai atau transfer atlet daerah lain bukan asli putra Papua.
“Yang penting adalah dari hasil PON terjadi peningkatan standardisasi keolahragaan secara khusus dan SDM masyarakat Papua secara umum, salah salah satunya peningkatan standardisasi atlet putra asli daerah dari level nasional ke level internasional,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Henky, salah seorang pengurus KONI Papua. Lemahnya pembinaan atlet daerah sedikit banyak disebabkan karena kepengurusan KONI yang tidak boleh dijabat oleh pejabat publik. Implementasinya di daerah dapat berdampak pada penganggaran olahraga yang tidak menjadi prioritas.
“Keberpihakan anggaran di daerah harus diakui salah satunya dapat dilakukan dengan duduknya pejabat publik daerah yang memiliki kewenangan dalam kepengurusan KONI,” katanya.
Baca juga: Perolehan Medali PON Papua
Sementar itu, Dr. Rifky, akademisi Uncen, menjelaskan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam keolahragaan masih jadi persoalan. Pengembangan dan pembinaan pelatih dan pembina olahraga misalnya, yang sebagian besar merupakan pendidik mapel penjaskes. Dari sisi SDM keberadaan pelatih dan pembina ada dibawah kewenangaan Diknas sedangkan urusan urusan pembinaannya ada di Dinas Keolahragaan.
“Di sinilah sering timbul ego kelembagaan yang menyebabkan insinkronisasi program dan kebijakan. Penting bagi semua pihak untuk duduk bersama mendesain rencana besar pengembangan dan pembinaan keolahrgaan nasional dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki daerah, ” katanya.
Yance Samonsabra, Senator asal Papua Barat, mengingatkan pentingnya keberlanjutan semangat PON paska PON berakhir. Seluruh fasilitas olahraga yang ada jangan sampai terbengkalai dan tidak terawat apalagi tidak tergunakan untuk keberlanjutan pembinaan atlet.
Bambang Soetrisno, senator asal Jawa Tengah, memperkuat pernyataan Yance, dengan menyatakan pentingnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat selain daerah untuk pembinaan atlet daerah, agar seluruh fasilitas olahraga yang ada dapat berdaya guna.
Penegasan pentingnya dukungan pendanaan keolahragaan dalam APBN dan APBD disoroti pula oleh Misharti. Menurutnya minimnya anggaran sering menjadi dalih minimnya pembinaan atlet. Itu sebabnya penegasan besarnya alokasi anggaran menjadi poin penting Komite III DPD RI dalam revisi RUU SKN mendatang.
Menutup kunjungan kerja di Papua, Sekda Papua menegaskan bahwa paska PON, pemerinta provinsi telah menyiapkan dan menyusun beberapa program dan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan keberfungsian berbagai fasilitas olahraga yang telah ada. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sudah dirancang. (*)
Editor: Dewi Wulandari
