Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Rencana Pemerintah Provinsi Papua menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 dinilai tidak ada untungnya bagi Orang Asli Papua (OAP) .
“Saya pikir dana nilainya begitu besar dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota hanya untuk menguntungkan orang lain,” kata Ketua Pemuda Gereja Baptis Papua, Sepi Wanimbo, Selasa, (4/2/2020).
Hingga hari ini, ia mengatakan, OAP tidak punya hotel , toko yang megah, ruko berlantai ataupun kios yang baik, restoran dan usaha rental mobil yang baik.
“Hampir semua hal yang berkaitan dengan perekonomian di Kabupaten ataupun Kota Jayapura maupun kabupaten lain di Provinsi Papua, 90 persen dikuasai oleh warga non OAP,” ungkap dia.
Sehingga dana besar dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota akan masuk di dalam kantongnya orang – orang yang punya usaha besar saja.
“Kami berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota segera perhatikan serius dan memberikan bantuan kepada rakyat di Kabupaten Nduga, dan Intan Jaya,” ujar dia.
Karena, menurut dia, warga Nduga dan Intan Jaya sedang membutuhkan pertolongan dari pemerintah dari segi makan, minum, pendidikan yang baik, kesehatan yang baik dan pelayanan di gereja maupun di pemerintahan.
“Tak hanya itu, tetapi perlu melihat dan memperhatikan juga adik-adik tulang punggung gereja dan bangsa yaitu mahasiswa eksodus. Hampir enam bulan lebih ini mereka korbankan pendidikan,” katanya.
Senada juga dikatakan, Ibrahim Peyon, antropolog Papua dari Universitas Cenderawasih . Menurutnya, PON ini sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali bagi OAP. Mereka yang dapat manfaat adalah kelompok migran, dan para pejabat orang asli Papua dan pemerintah Indonesia.
“Kegiatan ini hanya membangun wacana dan popularitas Gubernur Papua, Lukas Enembe dan pemerintahanya yang tanpa ada makna dan sarat kepentingan politik,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan ini hanya sebagai sarana hiburan yang kosong untuk menghilangkan berbagai masalah di Papua seperti operasi militer di Nduga, Puncak, dan Intan Jaya.
“Diskriminasi dan rasisme terhadap orang Papua, pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia, penangkapan sewenang-wenang,” kata dia.(*)
Editor: Syam Terrajana
