Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Sebuah keputusan baru terkait pajak yang diumumkan selang pengumuman anggaran tahunan Papua Nugini 2022 pekan lalu telah menimbulkan kontroversi yang meluas.
Retribusi dan pajak perbankan wajib telah ditetapkan untuk Bank South Pacific, sementara retribusi khusus komunikasi diwajibkan juga bagi penyedia jaringan telekomunikasi, Digicel.
Profesor ekonomi di Australian National University, Stephen Howes, mengatakan kedua perusahaan raksasa itu dianggap hampir memonopoli pasar disana.
“Dalam APBN ini pemerintah telah mengambil langkah tegas yang radikal dengan memberlakukan retribusi dan pajak baru yang secara khusus ditujukan kepada kedua perusahaan tersebut. Kita bisa melihat kasus ini dari dua perspektif.”
Profesor Howes menegaskan bahwa pemerintah PNG juga mengindikasikan bahwa dua pungutan tersebut tidak akan berlaku sampai akhir tahun depan, menunda implementasinya sampai setelah pemilu nasional PNG.
Dana pensiun terbesar di PNG, Nambawan Super, mengatakan 200.000 anggotanya diperkirakan akan kehilangan dividen mereka yang nilainya mencapai AS$6,38 Juta dolar atau 12% sahamnya di Bank South Pacific (BSP).
BSP juga telah menanggapi dengan bahwa mereka telah menyediakan layanan perbankan nasional tanpa dukungan apapun dari pemerintah. (RNZ Pacific)
Editor: Kristianto Galuwo
