Papua No.1 News Portal | Jubi
Apia, Jubi – Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Dr. Sailele Malielegaoi, telah membela kebijakan wajib memilih atau mandatory voting, mengklaim bahwa mayoritas negara mewajibkan warganya untuk berpartisipasi dalam pemilu.
“Di beberapa negara, pendaftaran dan partisipasi dalam pemilu adalah wajib, dan orang-orang akan didenda jika mereka tidak melakukan ini,” tegasnya dalam sambutan yang ia berikan pada Jumat (9/10/2020) setelah pertemuan kaukus Partai Perlindungan Hak Asasi Manusia (HRPP).
“Dalam hal memilih dalam pemilu, pemerintah tidak bisa membiarkan warganya untuk tidak bertanggung jawab, masyarakat perlu mempertimbangkan dengan saksama kandidat yang tepat untuk mereka pilih, daripada mengeluh setelah pemilu selesai padahal kalian tidak memberikan suara.”
PM Tuilaepa juga membantah kritikan bahwa pemerintah yang demokratis tidak boleh ‘memaksa’ warganya untuk mendaftar dan memilih dalam pemilu jika mereka tidak mau. “Itu adalah kewajiban kalian untuk negara kalian,” tegasnya.
Tuilaepa mengungkapkan komentarnya itu setelah batas waktu pendaftaran pemilih ditutup pada Kamis lalu (8/10/2020), dimana sejumlah pemilih tidak sempat mendaftar dan akan didenda hingga $2.000 Tala.
Ia menegaskan bahwa Kantor Komisi Pemilihan Umum telah menjalankan program sosialisasi pemilu selama beberapa tahun ini tentang wajib memilih.
Menurut CIA World Factbook, meski 20 negara memiliki UU yang mewajibkan partisipasi pemilu, hanya sebagian kecil yang memberlakukannya. Pemungutan suara diwajibkan di Australia, tetapi pendaftarannya tidak. Pemilih terdaftar yang tidak memberikan suara di negara itu didenda antara $ 40- $ 100, tergantung pada tingkat Pemerintah yang dipilih.
Pada hari terakhir pendaftaran untuk pemilu berikutnya pada Kamis lalu, kerumunan pemilih yang ingin menghindari denda $ 2.000 berbaris di pintu Gereja Kristen Kongregasional Samoa (CCCS) di Mulinu’u untuk mendaftarkan diri. (Samoa Observer)
Editor: Kristianto Galuwo
