Sejumlah perusahaan itu masuk dalam laporan data persatuan bangsa-bangsa.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Yerusalem, Jubi – Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, mengancam bakal mengambil tindakan hukum internasional terhadap perusahaan yang memiliki kaitan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Sejumlah perusahaan itu masuk dalam laporan data persatuan bangsa-bangsa.
“Kami menuntut perusahaan-perusahaan itu segera menutup kantor pusat beserta cabang mereka di dalam permukiman ilegal Israel sebab kehadiran mereka bertentangan dengan resolusi PBB dan internasional,” tulis Shtayyeh di laman akun Facebook miliknya, Rabu, (912/2/2020).
Ia mengaku akan mengejar perusahaan yang terdaftar dalam laporan tersebut melalui lembaga hukum internasional dan pengadilan di negara mereka secara resmi, lantaran telah terseret dalam pelanggaran HAM di Palestina.
Shtayyeh menyebutkan rakyat Palestina juga akan menuntut ganti rugi atas apa yang disebutnya penggunaan mereka atas lahan diduduki secara ilegal. (*)
Editor : Edi Faisol
