PM Fiji: Urusan politik, jangan ada perpecahan

Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, mengecam pemimpin blok oposisi karena mempolitisasi pernyataan yang disampaikan olehnya di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa minggu lalu. - Fiji Broadcasting Corporation News
Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, mengecam pemimpin blok oposisi karena mempolitisasi pernyataan yang disampaikan olehnya di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa minggu lalu. – Fiji Broadcasting Corporation News

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Suva, Jubi – Tidak ada tempat untuk perpecahan dalam politik Fiji. Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, membuat pernyataan ini setelah anggota blok oposisi terus menerus mempolitisasi masuknya Fiji ke Dewan HAM PBB.

Read More

Berbicara kepada FBC News dari Sydney, Australia – Bainimarama berkata pemerintah Fiji, di bawah pimpinan FijiFirst, telah bekerja keras untuk mengubah negara itu menjadi sekarang ini.

PM Bainimarama mengatakan perpecahan politik hanya akan menyebarkan kebencian dan kejatuhan, padahal kemajuan Fiji sekarang diakui secara internasional. “Ini adalah waktu untuk bersatu untuk mengakui kemajuan bangsa kita, bukan untuk bermain politik perpecahan, baik rakyat Fiji maupun masyarakat internasional, telah mengakui ini dengan jelas.”

PM lalu mengatakan pentingnya pendekatan yang kolaboratif untuk memastikan penegakan HAM setiap saat.

Bainimarama, secara khusus, mengecam pemimpin blok oposisi karena mempolitisasi pernyataan yang disampaikan olehnya di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa minggu lalu. Bainimarama menekankan betapa pernyataan Sitiveni Rabuka, yang mempertanyakan kesungguhannya, adalah dangkal dan hanya menunjukkan ketidakmampuan pemimpin Partai SODELPA tersebut.

Sebelumnya, Rabuka, melalui laman media sosialnya, menuduh PM Bainimarama adalah seorang penipu yang telah menginjak-injak HAM sejak 2006, ketika ia mengambil alih pemerintahan.

Menurut Rabuka, pidato Bainimarama di hadapan PBB seharusnya mencerminkan kebenaran, bukan hanya spekulasi atas persepsinya sendiri tentang status kemajuan HAM di Fiji.

Rabuka juga membuat sejumlah klaim lainnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, ketetapan-ketetapan konstitusi 2013, pengesahan undang-undang baru dan putusan yang, menurut Rabuka, merupakan pelanggaran HAM yang sesungguhnya.

Sebagai tanggapan, Bainimarama menyanggah Rabuka dengan merujuk pada kudeta 2006, yang menurutnya berbeda jauh dari dua kudeta Rabuka pada 1987, di mana orang-orang tidak diserang secara fisik di jalan-jalan dan perempuan-perempuan diperkosa.

Bainimarama membela konstitusi 2013, menerangkan konstitusi inilah yang menghentikan kebiadaban yang diciptakan oleh Rabuka, dibandingkan dengan konstitusi 1997 yang diprakarsai oleh Rabuka. (Fiji Broadcasting Corporation News)

 

Editor : Kristianto Galuwo

Related posts

Leave a Reply