Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Para petani jeruk meminta agar Pemerintah Kabupaten Nabire, melalui Dinas Perkebunan, bisa membuat peraturan khusus mengenai harga jual.
“Sebagai petani, kami minta pemerintah bisa menetapkan satu harga dan berpayung hukum,” kata Welem Runggaweri, salah satu petani jeruk, pada kesempatan tanya jawab di kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi para petani OAP, di aula Dinas Pekerjaan Umum, Nabire, Kamis (7/12/17).
Menurut para petani, jika ada aturan tersebut, maka para pemborong tidak mematok harga seenaknya, sebab sudah ada aturan menyoal satu harga.
“Sebab selama ini harga di bawah harapan kami. Tujuan aturan itu untuk meningkatkan ekonomi para petani,” tuturnya.
Dikatakannya, jeruk yang dibeli para pemborong dari petani seharga Rp1.500-2.000 per kg. Lantas dijual lagi dengan harga Rp8.000-10.000 per kg-nya.
"Biasanya untuk satu peti lokal diperkirakan kurang lebih 60-70 kg. Maka keuntungan mereka tiga kali lipat dari kami petani. Memang selama ini kami hanya terima pembeli di tempat dan jarang kami jual di pasar,” katanya.
Lanjut petani OAP yang sudah 15 tahun menanam jeruk ini, dari perhitungan yang ada, dalam satu hektare untuk sekali panen, bisa menghasilkan sekitar 20 ton per tahun.
"Untuk sekali panen dalam waktu delapan bulan, per satu hektare. Sementara biaya pengeluaran sekitar Rp29 juta per hektare, dan jumlah total pendapatan kurang lebih Rp44 juta per tahun untuk sekali panen itu. Maka keuntungan kami hanya Rp15 juta,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Tanaman Holtikultura, Dinas Perkebunan Kabupaten Nabire, Erwin Patintingan, membenarkan selama ini harga masih ditentukan para petani dan pembeli tergantung transaksi.
"Terkait permintaan petani, kami menilai harus ada kajian. Harus dikaji dengan menghitung biaya produksi komoditi tersebut. Sebab masing-masing daerah memiliki kebutuhan biaya produksi yang berbeda. Diperhitungkan juga tingkat produksivitas dan volume produksi per satu hektare," katanya. (*)
