Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh Koroi Hawkins
Senin lalu (1/4/2019), merupakan hari kampanye terakhir di Kepulauan Solomon, menjelang Pemilihan Umum Nasional pada Rabu ini.
Pemilu ini adalah yang pertama di negara itu sejak Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon (RAMSI), angkat kaki hampir dua tahun yang lalu.
RAMSI, yang dimulai pada 2003, membantu menyelesaikan konflik etnis berdarah yang menewaskan lebih dari 200 orang, meninggalkan puluhan ribu jiwa terlantar, dan menyebabkan ekonomi nasional lumpuh total.
Dua dekade setelah itu, pasca-konflik Kepulauan Solomon, negara itu sedang mempersiapkan dirinya untuk ujian keamanan dan stabilitas terbesarnya sejauh ini.
Massa pengikut kampanye memenuhi jalan yang sesak dan parade kendaraan yang panjang, dengan para pendukung yang riuh mengenakan warna-warni partai mereka, mengibarkan spanduk dan meneriakan dukungan mereka untuk kandidat pemilu pilihan mereka.
Ada 50 kursi parlemen yang akan diperebutkan dalam pertandingan ini, dan persaingan ketat antara mantan anggota-anggota parlemen yang memiliki dana terbatas dan menjanjikan keberlanjutan, dan semua kandidat lainnya yang menjanjikan perubahan.
“Seorang pemimpin yang baik, menurut sudut pandang saya, adalah seseorang yang, pertama-tama, takut akan Tuhan, seseorang yang adil, seseorang yang menentang korupsi dan praktik-praktik jahat lainnya.”
Jerrlim Laufilu dan banyak orang lain yang saya ajak berbicara berkata mereka ingin pemimpin yang lebih baik. Namun, dalam dunia politik Kepulauan Solomon, seorang ‘pemimpin yang baik’ bukan berarti seorang legislator yang baik.
“Seseorang yang akan membantu kami saat kami pergi ke sekolah tahun depan, untuk membantu meringankan biaya sekolah.
“Saya ingin, jika kandidat yang saya pilih menang, saya berharap akan ada perubahan di komunitas saya.”
Alasan yang diutarakan Daisy, dan Esther, sebelumnya, adalah mengenai bantuan langsung dari Anggota Parlemen (MP) lokal mereka dari sesuatu yang disebut dana pembangunan Constituency Development Funds, lebih sering disebut sebagai CDF, dana yang sepenuhnya diatur oleh para anggota parlemen untuk rakyatnya.
Menurut penelitian dari NGO Transparency Kepulauan Solomon, sejak 2010 lalu para MP telah menghabiskan lebih dari SBD $ 2 miliar dari uang pembayar pajak melalui dana bantuan yang dirahasiakan, akibatnya, mereka dijuluki ‘ATM’. Sebagian besar dari pembelanjaan mereka tidak diperhitungkan.
CEO dari Transparency Kepulauan Solomon, Ruth Liloqula, berkata sudah hampir dua dekade berlalu sejak CDF itu tersebut pertama kali diperkenalkan, dan para MP telah mengondisikan pemilihnya, agar bergantung pada mereka, secara mental dan fisik, untuk kesejahteraan pribadi mereka dan pemberdayaan masyarakat.
“Beginilah caranya mereka memimpin kita, begitulah cara MP ini membuat masyarakat kita memikirkan hal-hal yang sangat dangkal, dan hal ini sudah dimulai sejak tahun 2000, kita sekarang sudah sampai di tahun 2019. Sembilan belas tahun seperti itu, apa yang Anda harapkan?” tutur Ruth Liloqula.
Ujian keamanan dan Kepulauan Solomon
Ada 1.600 anggota kepolisian lokal yang akan terlibat dalam operasi keamanan besar-besaran selama pemilihan tersebut, dengan bantuan 550 anggota pasukan pertahanan tambahan dari Australia dan Selandia Baru.
Komisioner Kepolisian Solomon, Matthew Varley, berkata polisi pria dan wanita negara itu sudah siap untuk semua kemungkinan, sambil mengimbau kepada seluruh warga Kepulauan Solomon agar memastikan Pemilihan Umum 2019 ini berjalan dengan bebas dan aman.
“Seluruh dunia sedang menyaksikan pemilu ini, dan saya rasa kita tidak boleh melupakan hal itu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kepulauan Solomon adalah negara progresif yang damai. Dan suatu negara yang mampu mengambil langkah menuju masa depan yang lebih baik dengan damai dan aman,” kata Matthew Varley.
Ada sejumlah kelompok pengamat internasional di negara itu untuk mengawasi pemilu ini, termasuk di dalamnya dari Persemakmuran Commonwealth, Melanesian Spearhead Group (MSG), dan Forum Kepulauan Pasifik(PFI.
Ketua dari Kelompok Pengamat Persemakmuran atau Commonwealth Observers Group, dan mantan perdana menteri Vanuatu, Sato Kilman, berkata ia berharap pemilu pertama Kepulauan Solomon ini berjalan dengan lancar, dan rakyat kepulauan Solomon dapat merasakan hasilnya.
“Pemerintah, komisi pemilihan umum, dan rakyat Solomon telah bekerja keras bersama-sama untuk mencoba dan memastikan bahwa pemilu ini adil, dan bahwa rakyat di Kepulauan Solomon dapat merasakan manfaat dari itu proses itu.”
“Dan ini, menurut saya, adalah harapan semua orang, dan kami ada di sini untuk mencoba membantu dan memastikan bahwa pemilu berjalan adil, dan jika tidak, maka kami akan melaporkan temuan kami ke komisi pemilu dan kepada otoritas terkait,” kata Sato Kilman.
Dan jika kelompok-kelompok itu melakukan pekerjaannya dengan benar, pasti akan ada hal-hal yang mereka laporkan, karena polisi sudah mulai berurusan dengan kelompok-kelompok politik tertentu, yang mengancam pemilih dengan menggunakan kekerasan jika mereka tidak mendukung kandidat tertentu.
Juga, kandidat dalam pemilu kali ini yang korup sudah menyesuaikan diri dengan UU pemilu baru yang lebih ketat, dan melahirkan beberapa ide inovatif sebagai tanggapannya.
Pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Solomon, Solomon Islands Electoral Commission (SIEC), kembali mengingatkan semua kandidat bahwa menyewakan kapal atau mengatur transportasi, untuk mengantarkan pendukungnya ke dan dari tempat pemungutan suara merupakan pelanggaran.
Memilih di luar dapil tidak diperbolehkan di Kepulauan Solomon, dan oleh karena itu, kandidat pemilu yang kaya sering kali mencarter seluruh kapal untuk antar jemput pendukung mereka dari dan ke lokasi TPS.
Tetapi karena UU yang baru, para kandidat yang berafiliasi dengan parpol pun beralih dan meminta rekan bisnis dan/atau anggota keluarga mereka, untuk menyewa kapal atas nama mereka.
Calon-calon yang independen dilaporkan meminta pendukungnya untuk mengambil uang tunai dari agen-agen di berbagai lokasi di sekitar kota, sehingga di hadapan kantor penjualan tiket, mereka seolah membayar sendiri ongkos mereka untuk pergi ke TPS dan memilih.
Namun, tindakan yang paling mengkhawatirkan adalah penyelundupan pemilih keluar dari ibu kota, Honiara, naik kapal dari sungai dan teluk-teluk kecil nan tersembunyi di luar kawasan ibu kota. Hal ini juga menimbulkan masalah keamanan, karena kapal penyelundup, yang dilaporkan berangkat di tengah malam, umumnya tidak mematuhi jumlah penumpang dan muatan maksimum.
Polisi setempat juga sudah menampung laporan tersebut dan sedang menyelidiki kejadian itu. (RNZI)
Editor : Kristianto Galuwo
