Situasi itu pengusha tidak bisa membayar pajak maupun retribusi daerah
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Bisnis perhotelan di Kabupaten Jayawijaya terpuruk akibat pandemi Covid-19. Setidaknya dibuktikan tingkat okupansi hotel anjlok hingga nol persen.
“Sejak adanya corona, betul-betul tidak ada tamu sama sekali. Okupansi kita presentasenya langsung nol,” kata Pengelola Hotel Baliem Pilamo di Jayawijaya, Yulinda Candra Korwa, Rabu, (29/4/2020).
Baca juga : 20 hotel di Sentani tutup, terdampak pandemi COVID-19
Satgas Covid-19 persilahkan 17 tenaga medis RSUD Jayapura tinggal di hotel
Hotel dan sekolah di Maluku Tenggara jadi tempat karantina
Ia menjelaskan tingkat hunian tamu menurun akibat tidak ada turis yang masuk ke Wamena. Bahkan anjloknya tingkat okupansi di Hotel Baliem Pilamo sudah mulai terasa saat terjadinya kerusuhan di Wamena pada pertengahan September 2019.
Saat itu jumlah hunian turun tinggal menjadi 15 persen, lalu turun lagi 10 persen, lima persen dan berubah menjadi nol saat COVID-19 mulai masuk ke Provinsi Papua.
“Sejak corona, kami punya karyawan sekitar 50-an lebih semua dirumahkan karena jelas kami tidak bisa bayar gaji, tidak ada gaji, kata Korwa.
Menurut dia, yang tersisa tinggal security dan koki karena tetap harus jaga hotel. Ia berharap situasi ini segera berakhir atau tidak berlangsung lebih lama lagi karena pemasukan yang kurang dampaknya sangat terasa kepada manajemen dan juga karyawan.
“Kalau berlangsung lebih lama lagi, saya sudah tidak tahu bagaimana nasib karyawan kami, mungkin hanya satu-dua bulan mereka bisa bertahan,” kata Korwa menjelaskan.
Di tengah pandemi Covid-19 ia tetap mendukung upaya pemerintah daerah mencegah penyebaran virus tersebut melalui penutupan akses penerbangan penumpang maupun jalan darat.
“Kalau mereka buka penerbangan, berarti kita izinkan virus masuk dan kita tidak mau itu terjadi, sehingga kita ikut saja pemerintah karena mereka tahu yang terbaik buat kita,” katanya.
Dengan situasi ini, pihaknya juga tidak bisa membayar pajak maupun retribusi daerah dan persoalan ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah. (*)
Editor : Edi Faisol
