Papua No.1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Patrick Leahy, senator yang menggagas Undang-undang tentang larangan Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada militer asing pelanggar HAM tanpa hukuman, mengecam pemerintahan Donald Trump yang mengizinkan masuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Ia menyebut pemeberian visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo, mempertontonkan hukum dan ketertiban merupakan slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan.
“Ini merupakan slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” kata Patrick Leahy, Kamis (15/10/2020).
Baca juga : Pengakuan AS terhadap Dataran Tinggi Golan menuai protes
Puluhan perusahaan Cina masuk daftar hitam AS
Gedung Putih menolak hadir dengar pendapat pemakzulan Trump
Tercatat, pada tahun 2012 Amerika telah menolak untuk menerbitkan visa untuk Prabowo Subianto karena dia diduga terlibat dalam kerusuhan yang membunuh ratusan orang saat Soeharto dipaksa mundur sebagai presiden tahun 1998.
Direktur nasional advokasi dan hubungan pemerintah Amnesty International Amerika, Joanne Lin, mengatakan keputusan Kementerian Luar Negeri AS mencabut larangan Prabowo Subianto merupakan pembalikan total dari kebijakan luar negeri Amerika yang telah lama berlaku. “Kunjungan ini merupakan bencana HAM di Indonesia,” kata Joanne Lin.
Seorang pejabat senior di Kementerian Pertahanan mengatakan dirinya membela keputusan menyambut Prabowo ke Pentagon. Prabowo dijadwalkan bertemu Kementerian Pertahanan Mark Esper. “Dia rekan kerja kami, kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk melibatkannya dan memperlakukannya sebagai mitra,” ujar pejabat ini tanpa bersedia identitasnya disebut.
Kunjungan Prabowo ke Amerika diperkirakan untuk membeli jet tempur yang diproduksi negara itu. Amerika diperkirakan memperbaharui peringatannya ke Jakarta untuk tidak membeli peralatan militer dari Moscow, Rusia.
Amerika akan memberlakukan sanksi kepada mitranya yang membeli peralatan militer dari Rusia berdasarkan Undang-Undang yang dikenal dengan nama Countering America’s Adversaries Through Sanction Act. Undang-undang ini untuk menghukum Moscow atas dugaan ikut campur dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016. (*)
Editor : Edi Faisol
