Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Pemberitaan tentang dukungan pemerintah RI terhadap usul pemilihan umum ulang yang digagas junta militer usai melakukan kudeta, menjadi alasan pengunjuk rasa di Myanmar menggeruduk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon. Para demonstran memprotes dan keberatan dengan sikap pemerintah RI yang malah mendukung usulan junta militer. Padahal, masyarakat menuntut supaya junta militer menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintah yang digulingkan.
Unjuk rasa itu berlangsung setelah laporan muncul bahwa Indonesia tengah meminta dukungan negara ASEAN lain untuk “mendukung pemilu ulang di Myanmar” pasca kudeta militer yang berlangsung di Myanmar pada 1 Februari lalu.
Baca juga : Kudeta Militer Myanmar, Suu Kyi disidang diam-diam tanpa pengacara
Kudeta militer Myanmar, Facebook dan WhatsApp diblokir
Kudeta militer Myanmar, pengungsi Rohingya rayakan penahanan Suu Kyi
Reuters menyebut tiga sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini mengatakan gagasan Indonesia tersebut telah mendapat dukungan kuat sejumlah negara.
Laporan terkait posisi Indonesia itu memicu kecaman dari berbagai pihak terutama di media sosial. Sebagian besar netizen Myanmar mengecam gagasan Indonesia soal pemilu tersebut.
Meski juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, membantah laporan Reuters yang menyebut bahwa Indonesia tengah mencari dorongan negara ASEAN lainnya untuk mendukung Myanmar melakukan pemilihan umum ulang pasca kudeta.
Sedangkan sumber itu juga menuturkan dalam proposalnya Indonesia beranggapan bahwa mempertahankan junta militer berkuasa hingga pemilu baru berlangsung merupakan cara paling realistis membawa Myanmar kembali memiliki pemerintahan dengan sistem perwakilan.
Laporan itu memicu kecaman dan kritik dari banyak pihak, terutama warga Myanmar di media sosial. Sekelompok warga juga dilaporkan berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar untuk memprotes sikap Jakarta yang diduga mendukung pemilihan umum ulang yang diserukan militer negara tersebut.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan transisi Myanmar menuju demokrasi harus mengikuti keinginan rakyatnya terutama setelah kudeta militer yang berlangsung pada 1 Februari lalu. Dia menyatakan hal itu menanggapi laporan Reuters.
“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun yang ditempuh di depan harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno melalui pernyataan Kemlu RI kepada Reuters.
Rtno mengaku Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. “Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu,” kata Retno. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
