Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
PENERIMAAN Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 yang merupakan program dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, menuai pro dan kontra. Karena sistem penerimaan yang akan dilakukan secara online.
Beberapa intelektual Marind-Papua mempersoalkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tersebut.
Bagi mereka, jika itu dilakukan di daerah lain di Indonesia, tak menjadi persoalan. Karena umumnya telah menguasai dengan baik teknologi. Sementara Orang Asli Papua (OAP), masih harus belajar.
Seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken kepada Jubi Selasa 31 Juli 2018 mengatakan, penerimaan CPNS secara online, sudah pasti akan terjadi persaingan ketat. Namun dibalik itu, justru merugikan anak-anak Papua.
“Karena skill dan kemampuan orang non Papua, akan lebih cepat dibandingkan OAP. Sehingga mereka tertinggal jauh dan sudah pasti banyak tak bisa mengikuti testing secara online,” ujarnya.
“Saya harus jujur mengatakan penguasaan teknologi bagi OAP masih minim. Sehingga ketika ada program penerimaan testing CPNS secara online, dipastikan tidak semuanya ikut,” katanya.
Semestinya, jelas dia, kementerian yang menyelenggarakan penerimaan CPNS, harus melihat terlebih dahulu wilayah masing-masing di seluruh Indonesia. Artinya, apakah semua bisa secara online atau tidak.
“Bagi saya, untuk di Papua harus diberikan kekhususan. Dimana, penerimaan dilakukan secara manual, karena berbagai pertimbangan termasuk jaringan telekomunikasi yang sering terganggu,” pintanya.
Harry meyakini banyak orang non Papua dipastikan akan lulus dalam penerimaan CPNS untuk kuota Kabupaten Merauke. Karena terbuka bagi siapa saja tanpa adanya larangan.
Dia mengingatkan adanya ‘campur tangan’ pemerintah setempat memproteksi anak-anak Papua yang hendak mengikuti testing. Minimal, memperjuangkan ke kementerian terkait, sehingga ada kemudahan diberikan.
Negara tak berpihak kepada OAP
Kritikan tajam datang dari anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu. “Bagi saya, penerimaan CPNS secara online, menunjukkan negara tak berpihak dan perlahan-lahan ingin membunuh OAP secara keseluruhan,” tegasnya.
Jika negara benar-benar berpihak kepada OAP, seharusnya melihat daerah ini. Tidak ‘memukul’ rata dengan daerah lain di Indonesia dalam penerimaan CPNS online.
“Kalau Menpan RI hebat, harusnya datang ke semua daerah dan melihat kondisi sesungguhnya sebelum mengambil suatu kebijakan seperti begini,” pintanya.
Bagi Moses, penerimaan secara online, 100 persen OAP tak mungkin diakomodir. Ketika tidak lulus.
“Bagi saya, kebijakan demikian sangat merugikan OAP. Harus diakui,belum semua anak Papua dapat menguasai teknologi baik. Kalau di daerah lain, tak perlu diragukan lagi,” katanya.
Ditegaskan, selama ini, OAP tidak pernah ke daerah lain di Indonesia mengikuti testing. Mereka selalu berada di kampung halaman. Olehnya, perlu adanya perhatian serius kementerian terkait.
“Kita harus jujur mengatakan banyak orang non Papua akan berbondong-bondong mengikuti testing CPNS untuk kuota Papua, termasuk Kabupaten Merauke. Karena terbuka bagi siapa saja,” ungkapnya.
Moses memastikan orang non Papua akan mendominasi dalam penerimaan CPNS nanti. “Ya, pasti banyak aksi protes dilancarkan termasuk akan berbicara memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.
Dikatakan, orang pusat selalu berbicara keberpihakan terhadap orang asli Papua. Namun dalam realisasinya, tidak seperti demikian. “Buktinya seperti sekarang, dimana penerimaan CPNS secara online. Padahal, dari penguasaan teknologi dan lain-lain, masih sangat minim,” ungkapnya.
Secara umum, jelas Moses, OAP tak mungkin dapat bersaing dalam bidang ekonomi maupun politik. Karena sudah banyak dikuasai non Papua.
“Nah, satu-satunya yang bisa diharapkan adalah penerimaan CPNS. Sehingga mereka bisa lulus dan dapat bekerja untuk membangun daerahnya sendiri sekaligus membantu menafkahi kehidupan keluarga,” kata dia.
Lima formasi dibuka
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Merauke, Jeremias Ndiken mengatakan, formasi penerimaan CPNS ini adalah tahun 2013 yang baru dilaksanakan 2018 dengan kuota 96 orang.
Formasi yang dibuka, katanya, ada lima yakni bidang pendidikan, kesehatan,pertanian, infrastruktur serta tenaga strategis lain yakni SMA maupun sarjana umum.
“Memang lebih banyak kuotanya adalah untuk medis dan tenaga guru. Karena berkaitan dengan program Presiden Jokowi yakni nawacita. Dimana, pendidikan dan kesehatan dipriorotaskan,” ujarnya.
Untuk kuota penerimaan, menurutnya, adalah usulan dari kabupaten ke Kemenpan dan ditetapkan disana.
“Memang betul, pendaftaran dilakukan secara online. Sehingga ada yang datang membawa berkas manual dan menyerahkan ke kantor, tentunya akan ditolak,” katanya.
Nantinya list dari yang mendaftar secara online, diprint sekaligus dapat diketahui pasti berapa banyak mendaftar dan mengikuti testing.
Sejauh ini, katanya, masih dilakukan persiapan termasuk berbagai perangkat komputer termasuk aplikasi. Kalau tidak salah, pendaftaran mulai bulan September sampai November. (*)
