Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua belum bisa memastikan kapan perekrutan CPNS bisa terlaksana. Hanya saja, pembukaan pendaftaran bisa saja dilakukan pada Maret 2019 atau usai pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres).
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan sejauh ini koordinasi terus dilakukan dengan Menpan-RB. Hanya saja soal waktu belum ada kepastian.
“Mudah-mudahan saja Maret nanti sudah bisa terlaksana,” kata Hery, di Jayapura, Rabu (13/2/2019).
Meskipun mengalami keterlambatan, sudah bisa dipastikan perekrutan CPNS di Papua tidak akan menggunakan sistem CAT maupun grade. Bahkan persentasenya tetap 80 persen Orang Asli Papua (OAP), 20 persen non Papua.
“Ini merupakan kebijakan yang sangat luar biasa dari gubernur. Nanti kami akan lihat perkembangan apa-apa saja yang akan dipersiapkan. Ini butuh keterlibatan kepala daerah dan seluruh BKD di seluruh kabupaten/kota, sehingga semua bisa terintegrasi dengan baik,” ucapnya.
Secara terpisah, Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Kementrian Dalam Negeri terkait penerimaan CPNS di Papua.
“Pak Gubernur baru menandatangi surat yang akan dikirim ke Kemendagri, jadi kami menunggu balasan dari Kemendagri,” kata Auri.
Menurut ia, isi surat yang dikirimkan ke pusat adalah permintaan agar perekrutan CPNS di Papua bisa dilaksanakan pada Maret, namun semua keputusan ada di Kementerian terkait.
“Jadi mengenai waktu dan kuota kami belum tahu, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban,” ucapnya.
Dia menambahkan, saat ini jumlah pegawai honorer yang ada di lingkungan provinsi Papua sekitar 7.000 lebih. Karena itu, Kepala BKN menyampaikan agar tidak menerima lagi pegawai honorer tahun ini dan tetap berjalan dengan formasi yang ada.
“Kemarin kami bertemu dengan kepala BKN dan pihaknya meminta agar pemerintah Papua tidak menerima lagi pegawai honorer,” ungkapnya. (*)
Editor: Syam Terrajana
