Papua No. 1 News Portal | Jubi
“Ke depan entah dia itu bupati maupun sekda, namun kalau tak menjabat lagi harus keluar dari rumah dinas serta mengembalikan fasilitas entah mobil maupun motor yang ada.”
BUPATI Merauke, Frederikus Gebze, mengeluarkan disposisi yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Elyas Refra, untuk penarikan empat mobil dinas dari pejabat yang notabene adalah orang Marind.
Sesuai disposisi yang didapatkan Jubi, Kamis (9/1/2020), Bupati Merauke memerintahkan kepada Satpol PP menarik kendaraan dinas dari empat pejabat tersebut. Alasan penarikan sesuai disposisi agar tidak digunakan untuk berpolitik praktis.
Keempat mobil yang ditarik itu yakni dari Timotius Ndiken, pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kabag Hukum Setda Merauke, Yoseph Gebze, Sekretaris Bapenda, Hendrikus Mahuze, dan Kepala Distrik Merauke, Christian Ndiken.
Dalam disposisi, harusnya penarikan dilakukan sejak tanggal 25 November 2019. Namun karena keempatnya masih menduduki jabatan dimaksud, sehingga ada yang baru ditarik ketika mereka tak menjabat lagi pasca pelantikan pejabat beberapa waktu lalu.
Dari penelusuran Jubi, penarikan mobil-mobil itu lantaran keempat pejabat bersangkutan, digadang-gadang akan ikut bertarung dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Merauke tanggal 23 September 2020.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Merauke, Dionisius Fery, membenarkan adanya penarikan mobil dinas dari empat pejabat, setelah adanya disposisi Bupati Merauke.
“Kami hanya menjalankan perintah Bupati Merauke, Frederikus Gebze. Dasarnya adalah dengan disposisi dimaksud untuk penarikan mobil dari keempat pejabat itu,” ungkap dia.
Tentunya, lanjut dia, akan dilakukan penarikan mobil dari para pejabat yang sudah purna tugas atau tidak menduduki jabatan lagi. Karena fasilitas dimaksud adalah fasilitas negara yang harus dikembalikan kepada pemerintah.
Untuk jumlah yang akan ditarik lagi, Dionisius belum memastikan, lantaran masih dilakukan pendataan.
Mantan Sekretaris Bapenda Kabupaten Merauke, Hendrikus Mahuze, menyatakan hari ini dirinya menyerahkan mobil dinas kepada Satpol PP.
“Memang mobil dimaksud telah menjadi aset Bapenda, namun ada petunjuk lain untuk diambil, lantaran menjadi kewenangan bupati sebagai pengelola barang milik daerah,” katanya.
Sebagai pejabat, tentunya akan diberikan fasilitas berupa kendaraan guna menunjang pekerjaan. Sebaliknya saat dimutasikan dan atau tidak diberikan jabatan, harus dikembalikan karena itu merupakan aset milik pemerintah setempat.
“Jadi saya bawa mobilnya dan serahkan. Lalu saya minta agar diberlakukan sama kepada semua aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Merauke. Ketika tak mengemban jabatan, fasilitas apapun harus dikembalikan,” pintanya.
Fasilitas yang dimaksud baik kendaraan roda dua, roda empat, maupun rumah dinas.
“Ke depan, entah dia itu bupati maupun sekda, namun kalau tak menjabat menunjukkan seperti begini. Jadi harus keluar dari rumah dinas serta mengembalikan fasilitas yang ada,” katanya.
Sebagai mantan pejabat, perlu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Hendrikus mengakui kalau pengembalian mobil dinas itu, disinyalir terdapat muatan politis.
“Kami dianggap berpolitik praktis. Lalu katanya menggunakan mobil untuk urusan politik. Saya tegaskan bahwa sebagai ASN, kami tahu diri. Antara politik dan pemerintahan dipisahkan,” tegasnya.
Seharusnya, lanjut dia, mobil yang digunakan sudah lama ditarik. Tetapi teman-teman dari satpol PP tahu aturan.
“Memang disposisi bupati untuk penarikan mobil saat saya masih menjabat sebagai Sekretaris Bapenda. Namun baru dilakukan sekarang, setelah tak menjabat,” ungkapnya.
Ditanya apakah mungkin bupati menganggap sebagai rival dalam pilkada, Hendrikus mengaku tak ingin berkomentar banyak. Tetapi jelasnya bahwa empat mobil yang ditarik, lantaran mereka juga akan berkompetisi dalam pertarungan pilkada.
Ditambahkan, pihaknya mendapat informasi kalau mobil yang digunakan mantan Kadistrik Merauke sudah lama ditarik. Sedangkan di mantan Kabag Hukum, belum dilakukan karena bersangkutan masih berada di luar daerah. Tetapi begitu beliau pulang, akan diserahkan. (*)
Editor: Yuliana Lantipo
