Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua berharap sensus penduduk yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik pada Februari hingga Juni 2020, akan menghasilkan satu data kependudukan yang valid. Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.
Dosinaen mengatakan ketersediaan data kependudukan yang lengkap dan berkualitas menjadi kebutuhan sangat mendesak bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Data kependudukan dibutuhkan sebagai alat untuk melakukan evaluasi.
“Jadi soal data kependudukan ini harus sinkron antara Dinas Sosial dan Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Jangan ada tumpang tindih data yang akhirnya memunculkan keraguan bagi pengguna data, hingga praduga tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah,” kata Dosinaen.
Menurutnya, dengan adanya satu data kependudukan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lagi menggunakan data kependudukan yang berbeda-beda. Satu data kependudukan akan menjadi acuan bersama bagi berbagai lembaga pemerintah dalam merencanakan pembangunan. “Jika satu data tentu akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi ,karena menggunakan ukuran atau indikator yang sama,” ujarnya.
Kepala BPS Papua, Simon Sapari mengatakan Sensus Penduduk berbasis daring (online) akan dimulai tahun depan. Sapari menyatakan BPS Papua telah siap menggelar sensus itu.
“Sensus digelar setiap sepuluh tahun sekali. [Sensus kali ini merupakan] sensus pertama yang akan menggunakan sistem online. [Ada sejumlah] pertanyaan [yang akan ditanyakan dalam sensus itu], di antaranya berupa pekerjaan dan tempat tinggal,” kata Sapari.
Ia mengakui kualitas internet di Papua akan menjadi kendala dalam menerapkan sensus penduduk secara daring. Hingga kini belum semua kabupaten/kota di Papua memiliki sambungan internet yang memadai.
“Kami [akan] bekerja sama dengan Telkom. Target kami, sekitar 30 hingga 40 persen penduduk Papua [disensus secara online]. [Pelaksanaan sensus di sejumlah] kabupaten yang [belum memiliki sambungan internet] belum bisa diputuskan, karena terkait jaringan internet. Jadi, nanti kita punya data jumlah penduduk berdasarkan survei dan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujarnya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
