Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mengecek kesiapan 11 kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020. Hal itu dilakukan lewat rapat konsolidasi di Jayapura, pada Senin (16/3/2020). Rapat itu melibatkan pemerintah kabupaten, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah, TNI, dan Polri.
Di Papua, terdapat 11 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Sejumlah 11 kabupaten itu adalah Kabupaten Asmat, Memberamo Raya, Nabire, Boven Digoel, Merauke, Waropen, Keerom, Yalimo, Supiori, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan rapat konsolidasi pada Senin itu antara mencatat sejumlah masalah terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi aparat keamanan. NPHD sejumlah kabupaten dianggap bermasalah, karena tidak memisahkan besaran hibah untuk Polri dan TNI.
Dosinaen menyatakan NPHD untuk Polri maupun TNI harus dipisahkan, karena situasi dan kondisi keamanan setiap daerah berbeda-beda.”Jadi NPHD untuk TNI dan Polri [sudah] disepakati untuk dipisah,” kata Dosinaen di Jayapura, Senin (16/3/2020).
Menurut Dosinaen, sejumlah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu mengajukan penambahan anggaran, karena nilai NPHD yang diberikan pemerintah daerah terlalu kecil. “Soal ini, ada kabupaten yang sudah mengakomodir, namun harus dilihat kembali oleh Inspektorat masing-masing kabupaten. [Itu] agar tidak muncul masalah dikemudian hari,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay mengaku total nilai NPHD untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di 11 kabupaten mencapai Rp482 miliar.
“Untuk KPUD dan Bawaslu semua kabupaten sudah tandatangan NPHD. Bahkan sudah ditransfer ke rekening masing-masing, langsung teregister ke rekening KPU RI. [Jadi masalah NPHD itu] tinggal yang untuk keamanan saja,” kata Kossay.
Sementara Ketua Bawaslu Papua, Metusala Infandi mengaku NPHD untuk Bawaslu di 11 kabupaten terealisasi baik pada tahap pertama maupun tahap kedua. Menurutnya, Bawalsu di beberapa daerah bahkan sudah siap melakukan pencairan hibah tahap ketiga.
“Untuk kesepakatan realisasi tetap acuannya dalam NPHD. Kalaupun misalnya ada kekurangan, akan didiskusikan lebih lanjut antara Bawaslu dengan penyelenggara,” kata Metusala.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
