Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen dan berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangannya. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020 akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mempertahankan capaian itu.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sudah lima kali berturut-turut meraih opini WTP. Ia menyatakan seluruh jajaran Pemprov Papua harus bekerja keras untuk mempertahankan opini tersebut.
Ia menyatakan penyelenggaraan PON XX Papua 2020 akan menjadi tantangan bagi Pemprov Papua untuk mempertahankan capaian itu. “Jangan sampai pada tahun [2020] ini, yang dianggap sebagai tahun keramat karena ada event besar yakni PON, hasil kerja [pelaporan keuangan] mengalami penurunan,” kata Musa’ad di Jayapura, Selasa (7/1/2020).
Menurutnya, pada akhir Januari 2020 akan ada pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) terhadap pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2019. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan segera menyelesaikan administrasi laporan pelaksanaan program kegiatan tahun 2019.
“Syukur hal in bisa berjalan baik, meskipun masih ada yang harus menyelesaikan [laporannya] dalam beberapa waktu [tersisa] ini. Akan tetapi, sebagian besar [OPD] sudah bisa menyelesaikan [laporan] pertanggungjawabanya,” ujar Musa’ad.
Musa’ad mengingatkan tanggung jawab para pimpinan OPD belum selesai saat laporan pertanggungjawaban selesai disusun. Setiap pimpinan OPD juga harus memersiapkan fakta-fakta pendukung ketika pemeriksaan BPK berjalan. “Saya minta bukti atas apa yang dilaporkan disiapkan, sehingga saat pemeriksaan berlangsung semua bukti sudah ada,” katanya.
Secara terpisah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua, Simeon Itlay mengatakan pembangunan sebuah daerah akan maju jika pemerintah memiliki manajemen keuangan yang sehat. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik juga diperlukan agar anggaran APBD dikelola secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.
“Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan. [Itu] meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah,” kata Itlay. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
