Pemprov Papua berkewajiban tegakkan hak asasi perempuan

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Ani Rumbiak, mengatakan sesuai laporan pembangunan manusia berbasis gender tahun 2015 dan 2016, keterlibatan perempuan di parlemen provinsi Papua 12,96 persen.

"Angka harapan hidup perempuan 66,72 persen, laki-laki 9,85, rata-rata lama sekolah laki-laki 6,62 persen dan pengeluaran perkapita perempuan 3,694, laki-laki 9,702," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (16/6/2017).

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), katanya, pemerintah provinsi diharuskan mendorong setiap tahapan perencanaan sampai evaluasi dan intervensi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“Kami berharap SDM Papua mampu bersaing didalam menghadapi tantangan regional seperti masyarakat ekonomi Asean, teknologi informasi dan komunikasi," ujarnya.

Ia mengatakan, perlu ada pengarusutamaan gender di seluruh aspek kehidupan di Provinsi Papua untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, yang menurutnya, menjadi penyebab perempuan tertinggal dari laki-laki disegala bidang pembangunan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty meminta agar pemetaan masalah sosial perempuan bisa dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan perempuan. "Diharapkan hasil pemetaan masalah sosial perempuan dapat dijadikan buku profil perempuan Papua," katanya.

Ia menilai, pemerataan masalah sosial perempuan merupakan upaya mengedentifikasi guna dapat memahami struktur sosial yang ada di masyarakat.

Disamping itu, dengan adanya buku profil perempuan bisa dijadikan dasar sebagai pengembangan kebijakan dan program perempuan Papua yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga masyarakat (adat dan agama) dalam pembangunan perempuan Papua. (*) 

Related posts