Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua menginstruksikan Dinas Kesehatan di wilayahnya untuk memastikan Kartu Papua Sehat (KPS) benar-benar sampai ke masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP). Hal ini untuk menjawab masih adanya masyarakat di kampung-kampung yang belum tahu apa itu KPS.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (24/4/2016) mengaku telah perintahkan Dinas Kesehatan untuk melihat apakah OAP ketika berobat benar-benar tidak dikenakan biaya sepersenpun.
“KPS yang dikeluarkan dinas kesehatan harus betul betul sasaranya untuk masyarakat asli Papua, dan pastikan mereka tidak dipungut biaya,” katanya.
Sementara soal pelayanan Puskesmas di kabupaten yang masih jauh dari harapan, Dosinaen menjelaskan memang situasi di wilayah pedalaman sangat berbeda karena banyak petugas kesehatan yang tidak betah dalam melaksanakan tugas.
“Ini jelas tugas dan tanggung jawab para bupati dan wali kota, tentunya kami lewat dinas kesehatan segera memantau ini secara terus menerus,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai memastikan masyarakat Papua yang mengantongi KPS terlayani dengan baik di rumah sakit rujukan.
“Dari 28 kabupaten dan 1 kota, masyarakat Papua semua terlayani dengan KPS, namun ini berlaku untuk pelayanan pada rumah sakit, sedangkan untuk pelayanan dasar itu masuk dalam alokasi dana 80 persen yang diberikan kepada kabupaten/kota yakni sebesar 15 persen untuk penguatan pelayanan dasar,” kata Giyai.
Ia menjelaskan, KPS sejatinya merupakan jaminan kesehatan bagi orang asli Papua (OAP) yang tidak terdaftar dalam jaminan BPJS Kesehatan.
“Penilaian yang kami lakukan terhadap kabupaten/kota, OAP di kabupaten/kota sudah dijamin pada KPS dan kami selalu serahkan data tersebut kepada Bappeda Provinsi Papua dan BPKAD Provinsi Papua dan kami yakin laporan tersebut diteruskan kepada bapak gubernur,” ujarnya. (*)
