Papua No.1 News Portal
Jakarta, Jubi – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terbuka mengumumkan siapa pejabat daerah yang positif terpapar virus positif Covid-19. Pemprov DKI tidak perlu menutupi siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19, karena itu demi kepentingan publik.
“Terpapar Covid-19 bukan aib untuk disembunyikan, tetapi penting untuk dilakukan penelusuran kontak,” tegas Taufik, Sabtu, (12/9/2020).
Baca juga : Dampak PSBB DKI hanguskan Rp300 triliun di bursa saham, ini penjelasannya
Sejumlah lahan pemakaman di Jakarta dan Surabaya penuh akibat Covid-19
Denda pelanggar PSBB Jakarta mencapai Rp4 miliar
Taufik mencontohkan, saat dirinya mendapatkan informasi jika sekretaris daerah DKI diduga terpapar virus corona, dirinya langsung melakukan tes swab mandiri. “Karena kesadaran sendiri, beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di satu kegiatan,” ujar Taufik menambahkan.
Tercatat Satgas Covid-19 DKI Jakarta belum mengeluarkan keterangan resmi terkait beredarnya informasi salah seorang wali kota di Jakarta dan Sekretaris Daerah DKI yang diduga positif Covid-19.
Tercatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi “menginjak rem darurat” yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat, mulai Senin 14 September 2020.
Anies menyatakan keputusan itu diambil bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta. (*)
Editor : Edi Faisol
