Karubaga – Jajaran RSUD Tolikara bersama Pemkab Tolikara berkomitmen agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tolikara terakreditasi pada 2019. Sebab akreditasi sangat dibutuhkan RSUD tersebut agar diakui secara nasional.
RSUD Tolikara dibangun dan disiapkan pemerintah menjadi RSUD termegah dan terlengkap peralatan medisnya di daerah Pengunungan Papua. Karena itu RSUD ini layak diakreditasi.
“Tenaga medis sebagian besar sudah lengkap, hanya beberapa tenaga medis seperti spesialis anak belum ada. Namun kami sudah sampaikan kepada Bupati Usman Wanimbo dan beliau sudah bersedia melengkapi kekurangan tenaga medis dan peralatan medis lainnya pada tahun ini,” ujar Direktur RSUD Tolikara dr. Delwien Ester Jacob.
Dokter Ester menyebutkan, sejak 2015 sudah ada rencana agar RSUD Tolikara diakreditasi, namun hal itu belum terealisasi hingga saat ini. “Karena itu, kita perlu buat komitmen bersama untuk saling mendukung, bekerja sama untuk mengakreditasi rumah sakit ini supaya layak dan diakui secara nasional,” ujarnya.
Dikatakannya akreditasi RSUD sangat penting, karena jika tidak segera dilakukan, kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga akan terputus. BPJS Kesehatan hanya bekerja sama dengan rumah sakit yang sudah terakreditasi.
“Harus ada komitmen agar tahun ini RSUD Tolikara terakreditasi,” katanya
Tim akreditasi Dinas kesehatan Provinsi Papua, Darwin Rumbiak mengapresiasi pemerintah Tolikara di bawah kepemimpinan Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo yang telah berhasil membangun RSUD Tolikara, bahkan termegah untuk ukuran pengunungan Papua.
Gedung RSUD Tolikara dibangun dengan baja ringan, dilengkapi dengan ruangan medis dan ruangan pasien, serta dilengkapi dengan fasilitas medis lainnya. Hanya saja beberapa bagian penunjang pelayanan kesehatan, mesti menjadi perhatian Bupati Usman G. Wanimbo.
Menurutnya akreditasi sangat penting karena untuk memenuhi aturan secara nasional, dan jugapenting untuk menyelesaikan izin operasional rumah sakit.
RSUD Tolikara milik pemerintah kabupaten (pemkab), sehingga butuh komitmen anggaran juga dari Pemkab Tolikara. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya komitmen dari Pemkab, direktur, dan seluruh jajaran di RSUD, serta dukungan dari masyarakat, akreditasi pasti berhasil.
“Rumah sakit tidak akan beroperasi kalau tidak terakreditasi. Rumah sakit akan ditetapkan kelasnya setelah diakreditasi. Apalagi sesuai penjelasan direktur RSUD, rumah sakit ini akan dipersiapkan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Pengunungan Papua,” katanya
Ditegaskannya Akreditasi membutuhkan anggaran yang banyak, SDM yang berkompeten, alat kesehatan, dan bangunan gedung. Namun demikian, akreditasi tidak terkait dengan bangunan fisik, namun terkait dengan standar pelayanan.
“Salah satunya adalah salam, senyum, dan sapa. Dengan demikian, bila sudah terakreditasi tapi stafnya masih muram, akreditasinya perlu dipertanyakan,” katanya.
Sementara itu Bupati Tolikara Usman G.Wanimbo diwakili Sekretaris daerah Anton Warkawani, menegaskan, mau tidak mau tahun ini RSUD Tolikara harus terakreditasi. Jika tidak, bisa pelayanan rumah sakit tidak bisa berjalan baik, karena kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat terputus.
Akreditasi ini butuh anggaran yang besar dan butuh persetujuan dari DPRD. Namun demikian, menurut dia, hal itu kembali pada komitmen Pemkab. Sebab untuk pelayanan publik, DPRD pasti akan mendukung.
“Sebab ini untuk pelayanan publik dan mau tidak mau harus jalan karena untuk masyarakat banyak,” katanya.
Pada kegiatan kunjungan tim akreditasi Provinsi Papua ketua Darwin Rumbiak bersama dua anggota Melkianus Giay dan Megi Antararibaba. Hadir juga Sekda Tolikara Anton Warkawani mewakili Bupati Tolikara, kepala Dinas Kesehatan Alsen Genongga, Kepala Dinas Kominfo Derwes Yikwa, direktur RSUD Tolikara dr. Delwien Ester Jacob bersama jajarannya.(*)
