Ilustrasi stunting atau gizi buruk. -Shutterstock
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, telah membentuk tim untuk menangani sejumlah temuan kasus gizi buruk yang dilaporkan terjadi di beberapa distrik.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengatakan laporan temuan gizi buruk diterima setelah evaluasi kinerja bersama Dinas Kesehatan dan hal itu akan dicegah secepatnya.
“Ada temuan-temuan dari puskesmas maka saya suruh bentuk tim untuk turun ke titik temuan kasus itu,” katanya, di Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (14/2/2020).
Lanjutnya, tim akan bekerja selama satu bulan lebih untuk memperbaiki gizi buruk yang menimpa sejumlah anak.
“Jadi ada beberapa yang datanya di puskesmas belum bagus, kami bentuk tim untuk bagaimana 90 hari kita berikan tambahan gizi yang baik,” katanya.
Walau tidak memiliki data tepat terkait gizi buruk, bupati memastikan cukup banyak. “Kalau 90 hari kita berikan gizi yang baik maka anak-anak ini bisa ada perubahan atau terhindar dari gizi buruk.”
Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya, Willy Mambieuw, mengatakan segera mengevaluasi pemberian makanan tambahan yang telah diberikan kepada masing-masing puskesmas dalam mengatasi gizi buruk.
Penanganan gizi buruk yang dilakukan Dinas Kesehatan setempat adalah selain memberikan makanan tambahan, petugas gizi juga melakukan sosialisasi terkait pangan sehat lokal untuk mencegah gizi buruk.
“Gizi buruk itu merupakan salah satu indikator terjadinya stunting, selain faktor seperti air bersih, perumahan. Jadi gizi buruk itu penunjang juga untuk terjadinya stunting sehingga melalui tim kita akan turun,” katanya.
Rencana Aksi Daerah (RAD) Jayawijaya terkait penanggulangan stunting termasuk gizi buruk baru dilakukan 2019, sehingga pada 2020 dilanjutkan dengan aksi di lapangan.
“Jadi angka-angka stunting itu, pada 2020 baru kita intervensi. Nanti dari situ baru kita evaluasi capaian-capaian kita. Yang kemarin 2019 itu baru RAD,” katanya.
Willy Mambieuw mengatakan, data kasus gizi buruk sudah diserahkan kepada bupati karena penanganan gizi buruk perlu keterlibatan berbagai pihak, misalnya penggunaan Alokasi Dana Kampung.
“Pada 2020 kita akan lihat lagi dari dua tahun ke bawah, itu yang akan kita intervensi dahulu karena jika dia sudah jatuh ke dalam stunting maka akan susah untuk kita kejar, jadi kita akan masuk untuk pencegahan,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
