Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
Sentani, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayapura diminta memperhatikan pembangunan di wilayah pembangunan tiga (Distrik Airu dan sekitarnya) atau distrik-distrik terjauh di kabupaten ini.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Karel Samonsabra mengatakan belum lama ini legislator mengunjungi daerah tersebut.
Dalam kunjungan anggota dewan itu ditemukan banyak persoalan, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan.
“Pemerintah daerah seharusnya benar-benar serius memperhatikan Distrik Airu, karena distrik ini cukup jauh dari perkotaan. Tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk sampai ke distrik ini,” katanya kepada Jubi di Sentani, Senin (20/3/2017).
Ia bahkan khawatir masyarakat di kawasan itu akan pindah ke kabupaten lain jika Pemerintah Kabupaten Jayapura mengabaikan mereka.
“Distrik Airu tidak jauh dengan Kabupaten Yalimo. Kalau Pemkab Jayapura tidak memberikan perhatian dalam pembangunan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat di sana akan lebih memilih ke Kabupaten Yalimo,” katanya.
Selain infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya semisal terminal penghubung antarkabupaten, Pemkab Jayapura juga dimintanya untuk membangun pos pengamanan bagi TNI-Polri di kawasan tersebut.
Menurut ketua badan legislasi DPRD Jayapura ini, Airu memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Hasil hutannya masih alami dan belum dirambah. Oleh karena itu, sumber-sumber daya yang ada harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan perekonomian mereka.
“Pemerintah jangan hanya fokus pembangunan di kota saja, tetapi di daerah-daerah yang sulit terjangkau juga harus diperhatikan, karena mereka masih menjadi bagian dalam Kabupaten Jayapura,” katanya.
Terpisah, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, tahun 2017 semua sektor pembangunan diarahkan ke wilayah pembangunan III dan IV. Dalam waktu dekat semua program pembangunan, mulai dari infrastruktur dan penyiapan fasilitas pendukung sudah diarahkan ke dua daerah pembangunan ini.
“Semua sistem pembangunan harus merata di segala bidang. Tidak hanya turun langsung lalu mengerjakan pekerjaannya saja, tetapi juga bersinergi dengan aturan dan teknis pekerjaannya. Semua harus dihitung, baik anggaran maupun proses pekerjaannya. Wilayah III dan IV sudah kita canangkan sebagai kawasan ekonomi khusus, sudah pasti akan menjadi prioritas kita kedepan,” katanya. (*)
