Papua No. 1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Anggota parlemen (MP) dari Wapenamanda, Rimbink Pato, menyambut baik keputusan Perdana Menteri James Marape untuk menolak memperbarui izin tambang Porgera, tetapi meminta agar semua pemimpin terpilih di Enga ikut bertemu dan membahas pendirian kita bersama atas provinsi tersebut.
“Saya menyambut baik keputusan pemerintah tentang Porgera. Namun, dalam hal penutupan operasi tambang Porgera, saya juga menegaskan pandangan Tomait Kapili, MP dari Lagaip-Porgera, yang telah mengungkapkan pengamatannya yang singkat namun valid,” kata Pato.
“Penting bagi kita untuk menyamakan pendapat untuk membantu pemerintah dalam negosiasi kedepan demi masa depan, bukan hanya orang Enga, tetapi juga negara secara keseluruhan.
“Pandangan saya adalah bahwa semua pemimpin terpilih dari Enga harus bertemu sesegera mungkin, untuk membahas pendirian bersama bagi kita sebagai provinsi,” tegas Pato.
Dia mengungkapkan bahwa keputusan itu tidak segampang ‘walk in walk out’.
“Kita perlu memperkenalkan keputusan pemerintah dengan hati-hati.
“Ini sangat penting. Sekarang, setelah mengambil keputusan untuk tidak memperbarui izin tambang khusus (SML) untuk Porgera, tim negosiasi negara (SNT) harus segera mulai bekerja,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa dalam pertemuan seperti itu, semua anggota parlemen dari Enga juga harus terlibat, termasuk dalam setiap pertemuan antara SNT dan Barrick.
“Pemilik tanah dan orang-orang Enga telah menderita secara sosial dan dalam pembangunan. Sama seperti diskusi mengenai proyek besar lainnya baru-baru ini, semua pemimpin harus terlibat dalam diskusi baik dengan Barrick atau dengan pemerintah negara.
“Saya telah menyampaikan pendapat saya ini kepada perdana menteri, kabinet, dan rekan-rekan anggota parlemen”, kata Pato.
Sementara itu, keputusan pemerintah untuk nasionalisasi tambang Porgera itu betul dan patut dihormati dan didukung sepenuhnya oleh oposisi dan Barrick, menurut parpol Pangu Pati.
Sekretaris Jenderal Pangu, Morris Tovebae, menerangkan faktanya adalah perjanjian yang mengikat kedua pihak atas operasi tambang itu telah berakhir, dan sudah sewajarnya dan sah bahwa negara PNG, yang memiliki tambang itu, harus mengambil alih kendali.
“Karena itu, Pangu Pati tidak mengerti mengapa pemimpin oposisi, Belden Namah, dan Barrick tidak bisa memahami fakta sederhana ini.”
“Neraca perdagangan kita tidak pernah menguntungkan PNG. Sudah terlalu lama, kita telah mengizinkan resource envelope kita ditentukan oleh perusahaan pengembang asing. Sudah terlalu lama, kita membiarkan ekonomi kita didominasi oleh asing; sudah waktunya untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kita ke depan.”(Post Courier)
Editor: Kristianto Galuwo
