Papua No.1 News Portal | Jubi
Kepulauan Solomon, Jubi – Pemimpin partai oposisi Kepulauan Solomon Matthew Wale mengatakan, perjanjian kerja sama keamanan yang diusulkan pemerintah dengan China mencerminkan sikap cerobohnya.
Dokumen yang belum diverifikasi itu menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan Beijing mengerahkan pasukan, untuk melindungi keselamatan personel China dan proyek-proyek besar di Kepulauan Solomon.
Wale mengatakan bahwa setiap orang yang berakal akan mengakui bahwa tindakan Perdana Menteri Manasseh Sogavare dalam masalah ini mengancam persatuan nasional.
“Bagaimana keputusan seperti itu diambil untuk kepentingan terbaik bangsa?” tanya pemimpin oposisi.
Dia mengatakan, tindakan tersebut menunjukkan sikap mengabaikan pandangan publik, dan menyebabkan publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.
Jelas masalah China masih merupakan situasi yang belum terselesaikan di negara kita karena geopolitik yang terlibat. Namun perdana menteri tampaknya bertekad memperburuk situasi ini sebagaimana tercermin dalam rancangan MOU ini [Memorandum of Understanding],” katanya.
Baca juga: Bayangkan perempuan memegang posisi kepemimpinan di dunia
Wale menyatakan bahwa usulan MOU dengan China adalah contoh bagaimana negara-negara Kepulauan Pasifik telah berjuang, untuk menyeimbangkan kepentingan mereka sendiri dengan kepentingan negara adidaya global.
“Untuk waktu yang lama, Pasifik harus menavigasi berbagai gelombang narasi geopolitik yang telah menyapu pantainya,” katanya.
Wale juga menanyakan “manfaat keamanan apa yang dapat diperoleh dari perjanjian dengan RRC ini yang tidak dapat diberikan oleh Australia, Selandia Baru, dan teman-teman regional kita yang lain?”
Pemimpin oposisi mengatakan akan lebih baik untuk masuk ke dalam perjanjian keamanan hanya dengan demokrasi yang berpikiran sama.
“Ini karena, pertama, sistem pemerintahan di Republik Rakyat Tiongkok (RRC) tidak akrab dengan Kepulauan Solomon, dan kedua, Kepulauan Solomon sendiri tidak memiliki kapasitas untuk mengelola perjanjian semacam itu dengan Republik Rakyat Tiongkok,” katanya.
Wale mengatakan bahwa Kepulauan Solomon, sebagai negara yang berdaulat, harus membuat keputusannya selaras dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Ini sangat penting terlebih ketika mempertimbangkan kemungkinan akan masuk ke dalam aliansi dengan kekuatan asing. (rnz.co.nz)
Editor: Kristianto Galuwo
