Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Pemerintah Papua Nugini telah mengakui aspirasi orang-orang Bougainville untuk merdeka, dan Perdana Menteri James Marape berjanji ia akan menempuh proses yang diuraikan dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville tahun 2001 untuk mencapai hal ini.
“Perjanjian ini harus memandu parlemen dalam menindaklanjuti hasil referendum Bougainville,” ungkapnya.
Pertemuan Badan Konsultatif Bersama (Joint Consultative Body/ JCB) diadakan di Arawa, Bougainville pada Jumat (5/2/2021) dihadiri oleh PM Marape dan beberapa menteri kabinetnya.
Marape dan Presiden Pemerintah Otonomi Bougainville (ABG), Ishmael Toroama, menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk mengimplementasikan perjanjian damai itu.
“Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah – pertemuan JCB pertama kami setelah referendum,” tutur Marape. “Bagi Presiden Toroama, ini adalah pertemuan JCB pertamanya setelah menjabat sebagai Presiden ABG, dan harus saya akui, dia melakukan pekerjaan yangnya dengan baik. Ia tahu apa yang dia inginkan untuk masyarakat Bougainville. Agendanya sudah tetap. Toroama mengatakan komitmen akan perdamaian telah dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville 2001.”
Toroama menyebut pertemuan JCB sebagai itu ‘momen yang tulus’. Dia menegaskan bahwa PM Marape telah ‘benar-benar menyambut’ Perjanjian Perdamaian Bougainville 2001 dengan mengadakan pertemuan JCB.
“Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa ini adalah momen yang tulus,” jelasnya.”Pada saat yang sama, kami telah menetapkan tanggung jawab untuk diri kita masing-masing, bagaimana kita dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu pemahaman yang sama. Saya ingin mengenang 20 tahun terakhir, yaitu pemberian wewenang.”
Dia lalu berterima kasih kepada Marape atas nama rakyat Bougainville. “Ini adalah satu langkah maju dan tantangan besar lainnya akan datang,” tutur Toroma. “Saya yakin apapun yang terjadi, hasil konsultasi akan mencerminkan upaya yang telah kita lakukan bersama-sama.” (The National)
Editor: Kristianto Galuwo
