Papua No.1 News Portal | Jubi
Honiara, Jubi – Dewan Kota Honiara (Honiara City Council/ HCC) dan Provinsi Guadalcanal, bersama pemerintah nasional Kepulauan Solomon, kini harus menangani ancaman persenjataan yang tidak meledak (disebut UXO) kepada masyarakat di Honiara dan Guadalcanal dengan serius.
Mantan Sekretaris Khusus Pemerintah, Andrew Muaki, menekankan ini pada saat diwawancarai Solomon Star News Senin kemarin (10/5/2021).
Desakan ini dia suarakan setelah seorang insinyur penerbangan yang bekerja untuk Kementerian Komunikasi dan Penerbangan (Ministry of Communication and Aviation/ MCA) Kepulauan Solomon menjadi korban ledakan bom UXO di Honiara hari Minggu, 9 Mei lalu.
Insiden itu terjadi di sebuah properti pribadi saat sekelompok pemuda gereja sedang menyiapkan makanan di luar ruangan untuk acara penggalangan dana.
Muaki menegaskan bahwa entitas pemerintah ini harus memberlakukan atau menyusun peraturan mengenai pendeteksian pembuangan UXO sebelum infrastruktur atau tempat tinggal bisa dibangun di yurisdiksi mereka.
“Pemerintah ini tidak boleh membiarkan ada korban jiwa lagi sebelum mereka mengambil tindakanq tegas,” ucapnya.
Dia lalu menambahkan bahwa dengan tingginya jumlah orang-orang berbondong-bondong ke Provinsi Honiara dan Guadalcanal dari provinsi lain, pemerintah nasional bersama dengan HCC dan pemprov Guadalcanal sekarang harus menghadapi ancaman UXO secara langsung.
Masyarakat dan warga di Honiara sekarang melampiaskan keprihatinan mereka setelah peristiwa tragis tersebut.
Beberapa orang menggambarkan ini bagai tinggal di atas gunung berapi buatan manusia.
Muaki menekankan sudah tiba waktunya bagi pemerintah langsung mengatasi ancaman yang disebabkan oleh UXO.
Tiga negara dengan isu peninggalan UXO dan bom perang dunia yang paling signifikan adalah Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Palau, tetapi ancaman yang sama juga ada di Kepulauan Marshall, Mikronesia, Tuvalu, Nauru, Kiribati, dan Vanuatu.(Solomon Star News).
Editor : Zely Ariane
