Pemekaran provinsi Papua Tengah harus atas persetujuan masyarakat

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi – Di akhir sambutannya pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kali Bobo Nabire oleh Presiden Jokowi, Kamis (20//12/2017), Bupati Nabire, Isaias Douw minta Presiden memekarkan provinsi Papua Tengah

"Atas nama bupati Nabire dan mewakili 10 kabupaten di provinsi Papua Tengah, kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada Presiden Jokowi," kata Isaias.

Menanggapi permintaan pemekaran Provinsi Papua Tengah tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) perwakilan wilayah Meepago, John NR Gobai, mengatakan ini bukan hal baru. Mantan Bupati Nabire, Anselmus Petrus You, juga pernah menyuarakan aspirasi ini. Bupati Isaias Douw semestinya mempertimbangkan persetujuan masyarakat sebagai salah satu aspek terpenting.

"Pemekaran provinsi Papua Tengah harus direncanakan baik dan dipertimbangkan anggaran daerah supaya pemekaran ini bukan diusulkan karena Isais sudah di akhir masa jabatannya dan ingin naik kelas jadi gubernur," kata John, kepada Jubi, Jumat (22/12/2017).

Dalam pandangannya, lanjut John, pemerintah induk yang harusnya membuat kebijakan dan program pemekaran seperti halnya ada Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk perencanaan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah.

"Pemekaran diperlukan grand design dalam prolegda, dalam rangka  persiapan pemekarannya terkait wilayah yang akan diplot sehingga dalam beberapa tahun sebelumnya dapat disiapkan sebagai pengembangan kawasan terpadu,” katanya.  

"Persiapan ini dibiayai pemerintah provinsi seperti perkantoran, lapangan terbang, dan pelabuhan perintis, termasuk pengadaan pesawat dan kapal perintis," katanya.

John mengatakan hal ini penting karena saat ini ongkos transportasi ke daerah pemekaran baru sangat mahal.

"Provinsi yang baru dimekarkan, sebuah daerah baru telah disiapkan wilayahnya dengan kabupaten tetangganya agar dipastikan tapal batasnya sehingga kemudian hari tidak terjadi konflik tapal batas antar kabupaten. Supaya tidak terjadi saling klaim dan pencaplokan wilayah yang dilakukan antar kabupaten yang bertetangga," katanya.

John juga mengatakan masih banyak aspek yang harus dipikirkan jika mau direncanakan pemekaran Provinsi Papua Tengah. 

"Supaya rakyat tidak jadi korban di tanah mereka sendiri," katanya menutup perbincangan. (CR-1*)

Related posts

Leave a Reply