Jayapura, Jubi – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2020, diharapkan mengedepankan tiga prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni inklusif, integratif dan berbasis data serta informasi yang valid.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Rabu (24/4/2019) mengatakan ke depan pembangunan di Papua harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna membahas berbagai masalah yang sementara dihadapi dalam proses pembangunan.
Selain itu, memastikan sinergitas program-program pembangunan antara provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah pusat, khsusunya tentang program prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dan memiliki dampak yang nampak terhadap masyarakat.
Di samping itu, pembangunan juga harus mengedepankan data dan informasi yang valid, sehingga seluruh proses perencanaan dapat terukur dengan baik sesuai dengan konteks dan kearifan lokal serta dapat dirasakan langsung masyarakat Papua pada umumnya, dan orang asli Papua khususnya dalam rangka bersama-sama mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang berkeadilan.
“Kalau periode pertama kami hanya bangkit, semangat, tidak rendah diri dengan saudara-saudara lain di republik ini, tapi menjadi mayoritas secara kualitas. Meskipun secara fisik tidak nyata, tapi semangat kolektif bahwa orang Papua bisa kami bangkitkan di periode pertama,” katanya saat Musrambang RKPD.
Di periode kedua, ujar ia, yang dilakukan adalah distribusi keadilan. Hal ini dilakukan karena dinilai sangat penting untuk nantinya di dorong dalam program di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Program Bappeda atau secara umum Indonesia terkadang berhenti sampai di output. Namun terkadang input juga bukan berdasarkan masyarakat di kampung. Ini yang harus dipastikan kembali apakah usulan dari kabupaten/kota adalah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat atau tidak,” ujarnya.
“Papua ini penduduknya hanya 3 juta orang saja kok susah sekali kita bangkitkan, karena itu kami minta melalui Musrembang ini apa yang diusulkan adalah benar yang dibutuhkan masyarakat bukan kebutuhan kalangan elit yang ada di daerah itu,” sambungnya.
Wagub Klemen Tinal menambahkan, berdasarkan pengalaman, banyak masyarakat di kampung-kampung yang tidak merasakan pembangunan, karena apa dibutuhkan tidak pernah tersampaikan atau masuk dalam program pemerintah.
“Ini saya temukan ketika saya turun ke kampung-kampung. Jadi kalau masyarakat minta perahu atau apa silahkan dimasukan dalam program. Jangan paksa bangun ini itu, tetapi akhirnya tidak terpakai dan ditumbuhi rumput,” katanya dengan tegas.
Di tempat yang sama. Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Sohilait, mengatakan dalam beberapa tahun ini pihaknya mampu meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menekan angka kemiskinan.
Meskipun demikian, pihaknya akan terus bekerja keras dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya angka melek huruf.
“Lanny Jaya dibawah kepemimpinan Bupati Befa Yigibalom dan Wakil Bupati Yemis Koyoga telah mencanangkan program Lanny Jaya Mandiri dan Sehat untuk membantu masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perekonomian,” kata Christian.
Menurut ia, secara umum faktor yang mempengaruhi meningkatnya IPM adalah program 1 juta per bulan bagi setiap kepala keluarga.
“Di sisi lain, anak-anak usia dini tidak boleh ada yang putus sekolah maupun ikut orang tua berkebun, tugas anak-anak adalah sekolah, kalau ketahuan ada yang putus sekolah maka bantuan yang kita berikan dipotong,” ujarnya. (*)
Editor:Syam Terrajana
