Papua No.1 News Portal | Jubi
Hagåtña, Jubi – Sekelompok pakar HAM independen mengatakan mereka prihatin Amerika Serikat telah melanggar HAM orang Chamorro – yang merupakan orang pribumi Guam – ketika negara itu memutuskan untuk meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dengan cara membangun fasilitas lapangan tembak yang baru.
Dalam pernyataan tertulis yang panjangnya sembilan halaman, tiga orang Pelapor Khusus PBB untuk HAM mendesak pemerintah AS untuk menanggapi tuduhan bahwa orang-orang Chamorro telah kehilangan hak mereka dalam hal memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau FPIC (Free, Prior,and Informed Consent), yang lalu menyebabkan hilangnya tanah adat, SDA, dan artefak-artefak budaya – termasuk sisa-sisa manusia.
Pengacara HAM internasional Julian Aguon, mewakili kelompok HAM pribumi yang disebut Prutehi Litekyan: Save Ritidian, sudah mengajukan sebuah pengajuan ke PBB awal tahun ini.
Dia mengatakan kepada Pacific Beat bahwa keputusan itu hanyalah awal dari perjuangan mereka untuk merebut kembali hak-hak orang Chamorro. “Ini benar-benar peristiwa yang penting bagi kami.”
“Ini bukan hanya satu, bukan dua, tapi tiga Pelapor khusus PBB untuk HAM yang telah bekerja bersama-sama untuk menulis surat tuduhan bersama, ini benar-benar menunjukan keprihatinan mereka yang besar atas apa yang telah mereka temukan sebagai suatu pelanggaran HAM,” katanya. (Pacific Beat)
Editor: Kristianto Galuwo
