Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Kepala Bidang Perlindungan Hubungan Industrial (PHI) Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Kabupaten Nabire, Yulius Doo mengungkapkan dari 120 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), hanya beberapa perusahaan saja yang melapor pada pihaknya.
Perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor. Sebut saja bidang makro, kehutanan dan lain-lain.
“Tidak semua lapor ke kami. Hanya kalau ada masalah saja baru mereka datang,” ujat Doo di Nabire, Senin (24/9/2018).
Menurutnya, jika pihaknya sering-sering ke lapangan untuk memantau, biasanya perusahaan menganggap itu suatu tuntutan.
“Padahal ini tugas kami khususnya bidang PHI, yakni mengawasi syarat-syarat kerja, perselisihan dan pengawasan,” katanya.
Lanjutnya, perusahaan yang sering melapor di antaranya, penerbangan AMA dan MAAF. PT Jati Darma Indah yang bergerak di bidang kehutanan, PT Nabire Baru bidang Kelapa Sawit serta yang bergerak di sektor pertambangan dan penggalian yakni, TP. Hanjun, PT. Manabusa Kalibumi Mineral dan PT. Jin Chuan Indonesia.
“Hanya ini saja yang wajib lapor. Yang lain tidak,” tuturnya.
Dia berharap, kepada perusahaan yang tidak melapor, agar segera melaporkan jumlah tenaga kerja.
Dikatakan, salah satu kendala pihaknya dalam melakukan pengawasan karena terkendala biaya operasional.
“Kami tidak memiliki anggaran untuk turun ke lapangan, padahal sebenarnya satu tahun minimal sekali turun,” terangnya.
Staf Bidang Penempatan Pembinaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nabire Saipul Anas mengatakan untuk mendatangi perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing, terkendala biaya karena tahun 2018 tidak memiliki dana. Sehingga data akurat belum diperoleh dari semua perusahaan.
“Juga perusahaan lokasinya terpencar dan jauh di luar kota,” ujarnya.
Menurut Saipul, perusahaan tersebut lebih banyak lapor ke bidang PHI. tetapi ada kewajiban dari PHI harus mencocokkannya dengan pihaknya.
“Ini ada keterkaitan dengan penempatan tenaga kerja, baik lokal maupun asing. Hanya saja, kewajiban itu yang belum dipenuhi,´ujarnya.
Saipul senada dengan Doo, soal kendala biaya untuk turun memantau ke lapangan .“Benar, tahun ini kita tidak ada anggaran operasional,” katanya. (*)
