Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Proposal anggaran yang diajukan oleh Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX senilai Rp 1,6 triliun belum direspons oleh Pemerintah Pusat. PB PON masih menanti anggaran tersebut untuk menyiapkan konsumsi dan akomodasi PON XX Papua.
Diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Chef de Mission (CdM) meeting II (kedua) yang juga selaku Ketua Bidang I PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi, masih terdapat kekurangan 5.000 kamar untuk kebutuhan Panpel.
“5.000 dari 9.000 kamar yang menjadi kebutuhan panpel, yah nanti solusi yang mungkin bisa dipakai gedung sekolah tapi kan butuh dana juga. Dengan begitu maka akan sangat mensukseskan PON,” kata Yambe Yabdi, Rabu (7/4/21).
Untuk mengatasi hal tersebut, PB PON melakukan efisiensi dengan menyiapkan asrama mahasiswa dan penginapan lainnya.
“Kami jujur masih kurang 5.000 kamar, kami harus mengatakan itu karena tidak menghitung hotel, kami berusaha untuk efisiensi untuk merehab asrama mahasiswa dan lainnya. Kalau kami bisa dibantu oleh Pak Presiden dengan dana sebesar Rp1,6 triliun yang kami usulkan maka salah satu yang diusulkan adalah sewa hotel. Karena itu variabel yang bisa langsung diputuskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten,” jelas Yambe Yabdi.
Dirinya juga mengakui, di dalam persiapan PON XX ini, pihaknya mengalami tantangan besar menyiapkan akomodasi, meskipun telah mendapatkan kontribusi dari Kementerian PUPR dengan membangun 14 rusun, 1 oleh Pemerintah Provinsi dan 1 oleh PT Freeport Indonesia, terkontribusi 2.500 kamar.
“Kami juga mendapatkan kontribusi dari TNI Polri untuk membantu kami dengan asrama yang direhab dengan jumlah 5.600 kamar. Kami juga memperbaiki asrama milik Pemda baik Kabupaten yang berdomisili di 4 klaster maupun kami sendiri. Kami mendapatkan potensi untuk hari ini yang sudah ready adalah sekitar 14.000 kamar,” paparnya.
“Seluruh dana PB PON dengan kebijakan Pak Gubernur yang dioperasikan oleh Ketua harian PB PON, kami lebih fokuskan kepada rehab asrama, dan belanja peralatan,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Harian PB PON XX, Yunus Wonda mengatakan, dari anggaran senilai Rp1,6 triliun yang diajukan tersebut, sebagian besarnya akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan akomodasi.
Namun kata Wonda, pihaknya tak hanya akan menunggu jawaban perihal proposal anggaran tersebut, karena waktu menuju pelaksanaan PON XX kian dekat.
“Untuk mengantisipasi itu kami sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan rehab asrama sehingga kami tidak harus menunggu dan tidak bisa hanya menunggu. Kita tidak bisa memastikan usulan itu jadi, tapi bagaimana sub klaster bisa ikut terlibat dan kami sudah menyiapkan antisipasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Yunus Wonda mengatakan, usulan tersebut kini sedang direview oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah rampung, proposal kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan.
“Beberapa hari lalu kita ajukan proposal ke pusat sebesar Rp1,6 triliun dari kebutuhan dari Rp2 triliun. Di mana sekitar Rp500 miliar sisanya dianggarkan lewat Kemenpora kepada PB PON Papua,” kata Wonda, berapa waktu lalu.
“Sehingga dari Rp1,6 triliun yang diajukan, kita tidak tahu nanti seperti apa, apakah pemerintah akan merespon usulan ini atau pakai sesuai standar mereka, harapannya disetujui dalam waktu tidak terlalu lama,” tambah Wonda.
Dikatakan, saat ini PB PON Papua tak lagi mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi. Sebab sebelumnya telah mendapat alokasi Rp2 triliun untuk pembangunan venue dan lainnya.
Sehingga untuk menutupi kebutuhan komponen broadcasting dan konsumsi, PB PON Papua membutuhkan dukungan anggaran dari pusat.
“Kami di kepanitiaan sudah tidak lagi mendapatkan anggaran lagi di APBD Papua. Sehingga untuk komponen seperti broadcasting dan konsumsi yang tidak bisa kami biayai, maka mintakan ke pusat. Ini harus bisa (mendapat dukungan), karena kalau tidak maka akan mempengaruhi bidang lain di PB PON Papua dalam hal penganggaran,” jelasnya.(*)
Editor: Edho Sinaga
