Papua No.1 News Portal | Jubi
Tigi, Jubi – Tata kelola pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Untuk itu, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) Provinsi Papua Yulianus Kuayo, didamping staf Bidang PSMK Imam Surbekti, dan Cristian salah satu akademisi di Jayapura, mengunjungi SMK YPPK St. Yohanes Pemandi Gaiyabii Deiyai pada Selasa (7/12/2021).
“Kami ke sini ingin menata tata kelolanya. Jadi tata kelola itu kami ingin pastikan status tanah. Harus pelepasan tanah adat, punya sertifikat. Tidak boleh ada masalah, terus posisi-posisi itu harus jelas, lintang bujurnya, setelah itu kami ingin melihat juga sebetulnya komposisi guru tenaga kependidikan yang ada di SMK ini. Nah, kalau kami tahu data itu, maka status mereka seperti apakah yang pegawai negeri ada di kabupaten atau pindah, ada yang honorer-honorer dari sekolah mana apakah dari swasta (yayasan) atau dari sekolah negeri, harus kami pastikan, dari sisi kualifikasi juga harus pastikan mereka S1 S2 atau tamatan SMA dan lain-lain, dari sisi pengalaman pelatihan dan juga kami harus pastikan,” ujar Yulianus Kuayo, Rabu (8/12/2021).
Dinas PPAD Papua sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bertanggung jawab atas pendidikan di provinsi. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, berdampak pada pelimpahan kewenangan mengurus pendidikan yang semula dikelola oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan saat ini menjadi urusan Dinas Pendidikan provinsi.
Menurut Kuayo, tata kelolanya mulai dari kegiatan siswa, guru dan lain-lain agar SMK tersebut mendapatkan lulusannya yang berkompeten.
“Nanti mau ke mana lulusannya, nah, ini kita akan masuk di tahapan itu setelah bersama-sama dengan sekolah dan yayasan juga, untuk menata sekolah ini ke depan,” ujarnya.
Ia mengatakan, SMK tersebut merupakan salah satun SMK yang ditetapkan untuk sekolah model pemerataan mutu di daerah-daerah 3T (terdepan, terbelakang dan terpencil) di Papua.
“Jadi kalau sudah ditetapkan, maka kami harus jadi corong. Bagaimana supaya sekolahnya berkembang baik,” ucapnya.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua, bertanggung jawab atas pendidikan di provinsinya untuk jenjang pendidikan menengah. Disadari masih banyak sekolah baik negeri maupun swasta khususnya tingkat SMA, belum memenuhi standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Peran dinas ini sangat penting untuk memperbaiki mutu pendidikan di provinsi yang belum memenuhi standar, dengan membuat program perbaikan pendidikan. Langkah yang dilakukan adalah mensinergitaskan Dinas Pendidikan provinsi, sekolah, dan masyarakat agar terwujud tata kelola pendidikan yang baik.
Kepala SMK YPPK St. Yohanes Pemandi Gaiyabii Deiyai, Siprianus Giyai mengatakan kunjungan Dinas PPAD Provinsi Papua melalui Bidang SMK merupakan satu langkah kemajuan, bahwa pihaknya sedang diperhatikan penuh oleh Pemerintah Provinsi Papua.
“Kehadiran Kepala Bidang SMK Papua ini justru meningkatkan kualitas kerja bagi kami. Memberikan spirit dan motivasi, bahwa kami benar-benar diperhatikan,” katanya.
“Kami ada tiga jurusan yakni, Agribisnis Ternak Ruminansia, Agribisnis Perikanan Ikan Air Tawar, dan Agribisnis Perkebunan,” sambungnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
