Paska Pengakuan Kapolri, Oposisi Solomon Pertanyakan Komitmen Indonesia di MSG

Kapolri,Jenderal Badrodin Haiti saat diwawancarai wartawan di kantor kepresidenan, Jumat (4/12/2015) - setkab.go.id
Kapolri,Jenderal Badrodin Haiti saat diwawancarai wartawan di kantor kepresidenan, Jumat (4/12/2015) – setkab.go.id

Jayapura, Jubi – Partai oposisi People First di Kepulauan Solomon mendesak Melanesia Spearhead Groups (MSG) meninjau kembali keanggotaan Indonesia di MSG.

Desakan ini muncul setelah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Badrodin Haiti mengakui Detasemen Khusus 88 Anti Teror menendang Siyono yang disebut sebagai tersangka teroris hingga tewas. Siyono ditendang di dada hingga tulang rusuknya patah yang menyebabkan hatinya gagal berfungsi.

“Ini hanya satu dari sekian banyak contoh dan kasus yang mewajibkan MSG meninjau kembali keanggotaan Indonesia. Keanggotaan Indonesia perlu ditinjau untuk melihat apakah masih sesuai dengan prinsip-prinsip kelompok Melanesia atau tidak. Kalau sudah tidak sesuai lagi, Indonesia harus dikeluarkan dari MSG,” kata Derrick Manuari, anggota oposisi di Parlemen Kepulauan Solomon, Jumat (22/4/2016) kepada Jubi.

Sementara di Vanuatu, oposisi di parlemen menegaskan posisi mereka sama dengan pemerintah terhadap isu Papua. Pemimpin Oposisi Alatoi Ismail Kalsakau mengatakan pemerintah harus memperjuangan Papua Barat yang diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk mendapatkan status keanggotaan penuh di MSG.

“Vanuatu tidak harus berkompromi untuk sikap pada Kanaki dan Papua Barat, karena mereka akan selalu berdiri bersama kami,” kata Kalsakau.

Kalsakau meyakinkan pemerintah Vanuatu bahwa oposisi yang dipimpinnya berada di belakang pemerintah karena masalah Papua Barat sekaligus merupakan masalah kehormatan bagi Vanuatu

“Ini bukan lagi masalah politik internal Vanuatu. Ini masalah kehormatan bangsa Vanuatu. Ini menyangkut kebanggaan dan integritas bangsa dan rakyat Vanuatu,” ujar Kalsakau. (*)

Related posts

Leave a Reply