Partisipasi dalam referendum Kaledonia Baru hampir capai 80%

Seorang anak laki-laki membantu ayahnya di TPS di Nouméa, Kaledonia Baru.- AP/ Mathurin Derel

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nouméa, Jubi – Jumlah partisipasi pemilih terdaftar yang tinggi telah memberikan suara dalam referendum di kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan, Kaledonia Baru, untuk menentukan apakah bangsa itu akan memisahkan diri dari Prancis setelah hampir 170 tahun.

Read More

Pelaksanaan referendum dimulai pada pukul 8:00 pagi waktu setempat dan selesai pada pukul 18:00, dan proses penghitungan suara pun segera dimulai.

Referendum itu adalah kegiatan utama untuk menentukan masa depan Kaledonia Baru dan 270.000 penduduknya, termasuk penduduk pribumi Kanak, yang awalnya menderita akibat kebijakan-kebijakan segregasi yang ketat, dan keturunan penjajah Eropa. Pemungutan suara ini juga bertepatan dengan upaya untuk mengubah geopolitik di Pasifik, dimana Tiongkok sedang berusaha untuk memperluas pengaruhnya dengan melemahkan pengaruh Barat.

Lebih dari 180.000 pemilih yang terdaftar diminta untuk menjawab pertanyaan: “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru memperoleh kedaulatan penuh dan merdeka?”

Hingga Minggu malam (4/10/2020), diperkirakan jumlah pemilih yang berpartisipasi adalah 79,63 %, menurut Kantor Komisaris Tinggi Republik Prancis di Kaledonia Baru.

Tidak ada jajak pendapat yang dilakukan sebelum referendum kali ini, namun dua tahun lalu, 56,4 % pemilih yang berpartisipasi dalam referendum pertama memilih untuk tetap menjadi bagian dari Paris – yang berjarak 16.000 kilometer dan sembilan zona waktu jauhnya – dan melawan aspirasi kemerdekaan.

Kedua referendum ini merupakan langkah akhir dari proses panjang yang dimulai 30 tahun lalu, setelah bertahun-tahun penuh konflik antara aktivis pro-kemerdekaan Kanak melawan mereka yang ingin tetap bersama Prancis. Suatu kesepakatan damai antara faksi-faksi berlawanan dicapai pada tahun 1988.

Kesepakatan Nouméa, yang diterbitkan oleh Pemerintah Prancis pada tahun 1998, memberikan otonomi tambahan kepada wilayah tersebut dan membolehkan maksimum tiga referendum untuk menentukan kemerdekaannya dari Prancis. Jika mayoritas pemilih memilih untuk merdeka pada tahun 2020, maka masa transisi yang belum ditentukan akan dimulai sehingga Kaledonia Baru bisa bersiap-siap.

Referendum ini sudah lama direncanakan dan umumnya berfokus pada isu-isu lokal, tetapi tahun ini pemungutan suara ini dilakukan pada saat dimana sisa-sisa kolonialisme dikritik di tingkat global setelah berbagai protes dilakukan dalam beberapa bulan terakhir dalam untuk melawan ketidakadilan rasial yang didorong oleh gerakan Black Lives Matter di AS. (ABC News/ AP/Reuters)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Related posts

Leave a Reply